MEGAPOLITIK.COM - Pembahasan awal terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 mulai bergulir di DPRD Kota Samarinda. 

Badan Anggaran (Banggar) menilai penyusunan APBD tahun depan harus dilakukan dengan pendekatan yang realistis, mengingat proyeksi kenaikan anggaran diperkirakan hanya sekitar Rp100 miliar dari tahun sebelumnya.

Saat ini, dokumen KUA-PPAS yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih dipelajari oleh Banggar. 

Seluruh aspek, mulai dari target pendapatan, rencana belanja, hingga asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran akan ditelaah terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyebut proses yang berlangsung saat ini masih sebatas evaluasi internal terhadap isi dokumen yang telah disampaikan pemerintah daerah.

“Kami sudah menerima dokumen KUA-PPAS dari Pemkot. Saat ini masih dalam tahap analisis internal untuk melihat berbagai asumsi yang menjadi dasar penyusunan anggaran tersebut,” ujar Rohim.

Dalam rancangan yang telah diterima, APBD Kota Samarinda tahun 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp3,3 triliun. 

Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp3,18 triliun.

Menurut Rohim, tambahan anggaran yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih perlu dijaga dengan hati-hati. 

Oleh sebab itu, penetapan target pendapatan harus mengacu pada potensi riil yang dapat dicapai agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan APBD.

“Kalau dibandingkan dengan tahun 2026 memang ada kenaikan, tetapi tidak terlalu besar, sekitar Rp100 miliar,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Banggar tidak hanya menyoroti besaran nominal anggaran, tetapi juga ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. 

Karena itu, setiap program yang diusulkan akan dikaji berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Rohim menambahkan, prinsip efisiensi tetap menjadi landasan dalam penyusunan APBD 2027.

Belanja daerah diharapkan lebih difokuskan pada sektor-sektor prioritas, seperti pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, serta kebutuhan publik yang dinilai paling mendesak.

Setelah tahapan kajian internal selesai, Banggar akan memasuki pembahasan bersama TAPD.

Dalam forum tersebut, kedua pihak akan mencocokkan berbagai asumsi makro, menyempurnakan struktur anggaran, sekaligus merampungkan dokumen KUA-PPAS yang nantinya menjadi acuan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Target kami bukan sekadar menyusun angka, tetapi memastikan APBD 2027 benar-benar memberi dampak konkret bagi pembangunan kota. Setelah seluruh pembahasan detail selesai, baru akan dilakukan kesepakatan bersama TAPD,” pungkasnya.

DPRD Kota Samarinda menegaskan akan mengawal seluruh tahapan pembahasan hingga KUA-PPAS 2027 mencapai kesepakatan. 

Melalui proses tersebut, Banggar berharap APBD yang dihasilkan mampu disusun secara realistis, sesuai kemampuan keuangan daerah, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (adv/daf)