MEGAPOLITIK.COM - Pemprov Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berencana memanfaatkan 14 ribu hektare lahan rawa pada 2025 untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong pengembangan industri pengolahan pertanian lewat Jospol.

Langkah tersebut selaras dengan rencana Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji untuk memaksimalkan produktivitas dan memperluas lahan pertanian menggunakan teknologi modern.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menyampaikan bahwa Optimalisasi Lahan (Oplah) merupakan strategi penting dalam memperkuat kapasitas produksi pangan di daerah.

“Inisiatif ini menunjukkan kesiapan Kaltim untuk menjadi salah satu pusat produksi pangan nasional,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Program Oplah menargetkan wilayah prioritas, antara lain Penajam Paser Utara seluas 5.896 hektare, Paser 3.150 hektare, Kutai Kartanegara 2.392 hektare, Kutai Timur 1.200 hektare, Berau 895 hektare, dan Samarinda 440 hektare.

Sebagian besar lahan merupakan rawa pasang surut dan rawa lebak yang sebelumnya tidak memungkinkan penanaman dua kali setahun.

Pemerintah menargetkan peningkatan intensitas produksi dengan dukungan teknologi modern dan pendampingan teknis.

Setiap lokasi dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti aman dari konflik, bukan kawasan hutan lindung atau gambut, serta memiliki akses air yang memadai.

Pendampingan lapangan dilakukan oleh 70 Brigade Pangan untuk memastikan setiap tahap Oplah berjalan sesuai pedoman teknis.

“Petani yang terlibat merupakan anggota kelompok tani aktif dan mengikuti arahan teknis mulai dari persiapan lahan hingga pengelolaan budidaya,” jelas Siti Farisyah.

Program Oplah 2025 merupakan lanjutan dari pelaksanaan tahun 2024 di Penajam Paser Utara, dengan cakupan wilayah diperluas ke Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser. “Tahun lalu kita mulai di PPU, sekarang 2025 meliputi Samarinda, Kutim, Kukar, dan Berau.

Tahun depan harapannya cakupan bisa lebih luas, sejalan dorongan gubernur untuk percepatan swasembada pangan,” tambahnya.

Selain menekankan kuantitas, pemerintah juga fokus pada pengelolaan lahan yang berkelanjutan agar hasil produksi tetap optimal.

“Dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan kondisi lahan yang ada, Kaltim berada di jalur yang tepat untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan. Program Oplah menegaskan posisi Kaltim sebagai lumbung pangan nasional,” katanya.

Program Jospol juga diarahkan untuk mendukung hilirisasi industri pengolahan pangan dengan memanfaatkan hasil panen sebagai bahan baku industri.

Pendekatan ini diharapkan menambah nilai komoditas dan membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian.

“Optimalisasi lahan rawa produktif ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus mendukung cadangan pangan nasional di luar Pulau Jawa,” tutup Siti Farisyah.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi petani lokal. (ard/adv/diskominfokaltim)