MEGAPOLITIK.COM -  Rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di provinsi ini tidak boleh terhenti, meski urusan lahan dan tekanan fiskal dari pusat masih menjadi tantangan.

Pertemuan ini digelar sebagai upaya memastikan proyek strategis tetap berjalan lancar di tahun anggaran mendatang.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan, kedua komisi memiliki peran berbeda namun saling berkaitan.

Komisi I bertugas mengawal persoalan lahan, sementara Komisi III fokus memastikan pembangunan fisik dan proyek infrastruktur berjalan sesuai target.

“Urusan lahan tetap kewenangan Komisi I. Kami di Komisi III mengawal agar pembangunan infrastruktur tetap bergerak, dan alhamdulillah progresnya berjalan,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Namun, Abdulloh mengakui tantangan muncul akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Pemangkasan ini berpotensi menekan kapasitas fiskal Kaltim, sehingga pembahasan anggaran berjalan alot dan belum menghasilkan keputusan final. Kondisi ini memaksa DPRD menyesuaikan skala prioritas pembangunan secara lebih selektif.

“Hasil pembahasannya masih alot dan belum ada kesimpulan,” tambah Abdulloh.

Politikus Golkar itu menekankan, usulan pembangunan dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun anggota dewan harus disaring ketat mengikuti kemampuan keuangan daerah.

Penyesuaian skala prioritas dianggap sebagai langkah strategis agar proyek infrastruktur tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.

“Banyak usulan, tapi kemampuan dana kita belum pasti. Nanti semua dibahas lebih detail sesuai prioritas,” tegasnya.

DPRD Kaltim juga mendorong pemerintah daerah untuk tetap aktif memetakan peta jalan pembangunan.

Menurut Abdulloh, meski ada hambatan fiskal dan persoalan lahan, agenda pembangunan harus terus bergerak agar masyarakat tidak dirugikan.

“Tekanan fiskal dan persoalan lahan memang tantangan, tapi pembangunan tidak boleh berhenti. Kita harus menyesuaikan peta jalan, tapi stagnasi harus dihindari,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltim menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan nasional, provinsi, hingga proyek strategis daerah terpencil.

Dengan koordinasi ketat antara Komisi I, Komisi III, dan dinas teknis terkait, DPRD memastikan bahwa proyek penting tetap berjalan meski sumber dana terbatas.

“Prioritas pembangunan harus jelas dan realistis, agar setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Timur,” pungkas Abdulloh. (adv)