MEGAPOLITIK.COM - Pemerataan bantuan pendidikan tidak cukup hanya memastikan seluruh siswa mendapatkan fasilitas yang sama.
Ketepatan sasaran penggunaan anggaran juga perlu diperhatikan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu menjadi perhatian Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, saat menyoroti pelaksanaan program seragam sekolah gratis dalam program Kukar Idaman Terbaik.
Ia mengusulkan agar pemerintah kabupaten mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga dalam penyaluran bantuan.
Dengan begitu, siswa dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan prioritas, sementara keluarga yang mampu secara ekonomi diberi pilihan untuk tidak menerima bantuan.
Meski demikian, Ahmad Yani menegaskan bahwa program seragam gratis tetap harus menjangkau seluruh siswa yang menjadi sasaran, baik di sekolah negeri maupun swasta, mulai jenjang SD hingga SMP.
“Semua harus dapat, mau SD, mau SMP, mau negeri maupun swasta, semuanya sama. Namanya gratis ya gratis. Ini bagian dari program Kukar Idaman Terbaik, sehingga harus merata dan tidak boleh ada pengecualian,” ujar Ahmad Yani, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, apabila masih terdapat siswa yang memenuhi kriteria tetapi belum menerima bantuan, pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme penambahan volume bantuan agar seluruh sasaran dapat terakomodasi.
Di sisi lain, ia menilai kemampuan ekonomi keluarga juga dapat menjadi pertimbangan dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.
Ahmad Yani berpandangan, masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan seragam secara mandiri dapat memilih untuk tidak menerima bantuan. Anggaran yang tersedia kemudian dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan lain atau membantu kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ia bahkan mencontohkan dirinya sendiri yang tidak merasa perlu menerima bantuan seragam gratis karena masih mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.
“Termasuk saya sendiri, kalau seragamnya digratiskan, saya pasti juga menolak karena merasa tidak membutuhkan. Lebih baik anggaran itu digunakan untuk yang lain, terutama membantu masyarakat yang memang membutuhkan,” ungkapnya.
Ia menyebut usulan tersebut sebagai salah satu masukan DPRD kepada pemerintah kabupaten agar pemanfaatan anggaran memiliki nilai kemanfaatan yang lebih besar.
Namun, ia kembali mengingatkan bahwa prinsip pemerataan tetap harus dijaga.
Seluruh siswa yang berhak mendapatkan program tersebut tidak boleh kehilangan kesempatan hanya karena bersekolah di lembaga pendidikan tertentu.
“Kenapa kita tidak memikirkan ketika yang mampu tidak perlu dibantu, sementara yang tidak mampu justru mendapatkan bantuan. Itu salah satu strategi efisiensi agar anggaran kita bisa digunakan lebih tepat dan manfaatnya lebih besar,” tutupnya. (adv)





