MEGAPOLITIK.COM - Vokalis band Letto, Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang lebih dikenal sebagai Noe Letto, kini resmi menjabat sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) setelah dilantik oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, pada 15 Januari 2026 di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

Pelantikan ini menempatkan Noe bersama 12 tenaga ahli lainnya yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang, termasuk di antaranya putra pengacara kondang Hotman Paris, Frank Alexander Hutapea.

Noe merupakan putra dari Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, yang dikenal sebagai budayawan, sastrawan, dan pemikir Indonesia yang berpengaruh selama puluhan tahun melalui karya sastra, esai, hingga forum diskusi kebangsaan.

Kini, perhatian publik kembali tertuju pada keluarga Cak Nun setelah putranya, Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto, resmi dilantik sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Alasan Penunjukan Noe Letto

Menteri Pertahanan dan jajarannya menegaskan bahwa keputusan menunjuk Noe Letto sebagai tenaga ahli karena kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimilikinya.

Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, menyatakan bahwa penunjukan Noe didasarkan pada pertimbangan profesional, kompetensi, dan rekam jejak keahlian, tanpa mempertimbangkan latar belakang keluarga atau faktor non-institusional lainnya.

Noe ditugaskan sebagai Tenaga Ahli Madya di DPN, di mana ia diharapkan memberi masukan, kajian, dan rekomendasi strategis dalam penyusunan kebijakan pertahanan nasional sesuai dengan struktur kerja lembaga tersebut.

Peran Noe di Dewan Pertahanan Nasional

Sebagai tenaga ahli, Noe Letto memiliki tanggung jawab utama untuk mendukung jalannya fungsi DPN melalui pemikiran dan analisis yang lintas disiplin, termasuk aspek sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis.

Masukan yang diberikan oleh tenaga ahli seperti Noe tidak langsung menjadi kebijakan, melainkan menjadi bahan pertimbangan kolektif Dewan, termasuk dalam forum dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan.

Menhan Sebut Tenaga Ahli Perkuat Kebijakan Strategis Pertahanan

Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa pelantikan para tenaga ahli, termasuk Noe Letto, adalah bagian dari upaya Kemhan untuk menguatkan fondasi kebijakan pertahanan menghadapi tantangan strategis global yang terus berkembang.

Peran ini dinilai penting untuk menghadirkan perspektif baru yang relevan dengan dinamika geopolitik dan sosial.

Kontribusi para tenaga ahli diharapkan mampu memperkaya kajian dan rekomendasi kebijakan sehingga keputusan strategis pertahanan tetap berada dalam koridor kelembagaan yang profesional dan berwawasan luas.

Apa itu Dewan Pertahanan Nasional (DPN)?

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) adalah lembaga nonstruktural yang berfungsi sebagai penasihat Presiden Republik Indonesia dalam menetapkan dan merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.

Secara ringkas, Dewan Pertahanan Nasional memiliki peran utama sebagai berikut:

• Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi strategis kepada Presiden di bidang pertahanan
• Mengkaji dan merumuskan kebijakan pertahanan nasional jangka pendek, menengah, dan panjang
• Menilai serta mengantisipasi ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa
• Mengintegrasikan unsur militer dan nonmiliter dalam sistem pertahanan negara

DPN diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan beranggotakan unsur pemerintah, TNI, serta tenaga ahli dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesional, sesuai kebutuhan strategis pertahanan nasional.

Keberadaan Dewan Pertahanan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menegaskan perannya sebagai bagian penting dalam sistem pertahanan negara Indonesia.

(apr)