MEGAPOLITIK.COM - Pemenuhan kebutuhan beras di Kalimantan Timur hingga kini masih mengandalkan pasokan dari luar wilayah.

Tingginya permintaan belum mampu ditopang produksi sendiri, sebab kapasitas lahan pertanian lokal dinilai belum mencapai titik optimal untuk memenuhi konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta juga menjadi faktor meningkatnya kebutuhan beras. Program tersebut membutuhkan suplai pangan dalam jumlah besar dan konsisten.

Dalam situasi itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan harapan agar beras lokal dapat mengambil porsi penting dalam pemenuhan kebutuhan MBG.

 Ia menilai program tersebut bisa menjadi ruang besar untuk menggerakkan ekonomi petani serta pelaku usaha kecil di daerah. 

Menurutnya, rantai pasok yang kuat memegang peran penting dalam memastikan keberhasilan program.

“Jika bahan pangan yang digunakan berasal dari petani lokal, maka manfaat program akan mengalir lebih luas bukan hanya ke sekolah, tetapi juga ke ladang, kebun, dan pasar tradisional di Kaltim,” ujarnya.

Ananda kembali menegaskan bahwa keterlibatan petani lokal menjadi unsur utama dalam menjaga kontinuitas penyediaan pangan untuk MBG. 

“Dengan begitu, manfaatnya bukan hanya dirasakan pelajar, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, apabila produksi pangan daerah dapat menopang kebutuhan MBG secara menyeluruh, maka perputaran ekonomi dapat tetap bertahan di Kaltim. 

Meski begitu, ia tidak menutup mata terhadap hambatan yang dialami petani, terutama keterbatasan modal yang membuat produksi belum maksimal.

“Tujuan utamanya jelas, yakni memastikan pasokan MBG terjamin tanpa harus bergantung pada daerah lain,” tegasnya. Selain memperkuat ketahanan pangan lokal, Ananda juga mengingatkan pentingnya pengawasan kualitas makanan bagi peserta didik. Baginya, makanan bergizi tidak hanya sekadar mengenyangkan, melainkan harus memenuhi standar kesehatan yang ketat.

“Kalau pengawasan dilakukan dari hulu hingga hilir, saya optimistis MBG mampu menyatukan tiga hal sekaligus: peningkatan kesehatan pelajar, penguatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Lebih jauh, Ananda menekankan bahwa keberhasilan program membutuhkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Dinas Kesehatan berperan mengawasi standar gizi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan implementasi di sekolah, sementara Dinas Pertanian menjadi penghubung dengan agenda peningkatan produksi pangan daerah.

“Artinya jika semua OPD berkolaborasi, MBG bisa menjadi program strategis yang membawa manfaat jangka panjang bagi Kaltim,” ujarnya.

Ia menutup dengan menggambarkan bahwa di balik menu sederhana yang dinikmati para pelajar, terdapat peluang besar bagi tumbuhnya pangan lokal, bergeraknya ekonomi rakyat, serta lahirnya generasi yang lebih sehat dan kuat di masa depan. (adv)