MEGAPOLITIK.COM - Pembahasan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Samarinda menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Sejumlah bidang di dalam perangkat daerah tersebut diketahui belum memiliki dukungan anggaran untuk menjalankan program, meskipun DPK secara keseluruhan telah memiliki pagu anggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menilai persoalan tersebut perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran berikutnya.
Menurutnya, keberadaan anggaran di tingkat OPD belum cukup apabila tidak diikuti pembagian yang memadai pada setiap bidang sesuai kebutuhan program.
“Pada dasarnya hampir sama dengan OPD sebelumnya. Ada bidang-bidang yang memang anggaran programnya masih nol. Kalau kita ingin menyesuaikan dengan visi dan misi pemerintah kota, seharusnya bidang-bidang tersebut tetap mendapatkan dukungan anggaran,” ujar.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan evaluasi kinerja DPK pada semester pertama 2026 sekaligus penyusunan rencana program untuk tahun anggaran 2027.
Dalam forum itu, Komisi IV mencermati sejauh mana dukungan anggaran mampu menunjang target yang harus dicapai masing-masing bidang.
Novan menyebut struktur belanja DPK saat ini masih banyak terserap untuk kebutuhan rutin.
Belanja pegawai dan operasional menjadi bagian dari penggunaan anggaran, sementara sejumlah program di bidang tertentu, termasuk kearsipan dan literasi, belum memperoleh porsi yang cukup untuk mendukung pelaksanaannya.
“OPD-nya memang punya anggaran, tetapi di bidang-bidang tertentu belum ada dukungan program. Bagaimana mereka bisa bekerja maksimal kalau dorongan anggarannya tidak tersedia,” ucapnya.
Selain distribusi anggaran, tingkat penyerapan DPK juga menjadi bagian dari evaluasi. Hingga memasuki pertengahan 2026, realisasi anggaran tercatat sekitar 40 persen.
Komisi IV menilai capaian tersebut masih dapat dipahami karena pada periode awal tahun penggunaan anggaran banyak diarahkan untuk kebutuhan rutin, seperti gaji, tunjangan, listrik, dan operasional.
Namun, rencana rasionalisasi anggaran yang kembali dibahas pemerintah menjadi perhatian lain bagi DPRD.
Novan meminta kebijakan efisiensi tidak diterapkan secara merata tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap program dan pelayanan yang diterima masyarakat.
“Prinsip efisiensi jangan sampai justru membuat ada bidang yang tidak bisa bekerja. Kalau programnya tidak jalan karena tidak ada anggaran, itu justru menjadi pemborosan. Itu yang menjadi perhatian kami,” jelasnya.
Untuk memastikan persoalan serupa tidak berlanjut, Komisi IV DPRD Samarinda akan mengawal penyusunan APBD 2027.
Novan berharap pembagian anggaran di DPK dapat dibuat lebih proporsional sehingga setiap bidang memiliki ruang untuk menjalankan tugas dan targetnya.
Penguatan layanan perpustakaan, peningkatan literasi, hingga pengelolaan arsip menjadi sejumlah sektor yang dinilai perlu tetap mendapat dukungan.
Menurut DPRD, keberlangsungan program tersebut berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat Samarinda. (adv/daf)





