MEGAPOLITIK.COM - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, meminta persoalan lahan di Desa Kedang Ipil tidak berujung pada benturan antara masyarakat dan perusahaan.
Ia mendorong pemerintah, warga, dan pihak perusahaan duduk bersama untuk memperjelas status tanah yang kini berada di tengah usulan wilayah adat dan kepentingan usaha.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar bersama sejumlah pihak di Tenggarong, Rabu (11/11/2026).
Rapat tersebut menyoroti lahan yang dipersoalkan masyarakat, termasuk wilayah yang diusulkan sebagai hutan adat dan rencana penerbitan sertifikat komunal.
Sopan melihat persoalan utamanya bukan hanya soal siapa yang menggunakan lahan.
Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan batas dan status setiap bidang tanah agar kepentingan masyarakat tidak bertabrakan dengan kegiatan perusahaan.
Di Kedang Ipil, persoalan tersebut bersinggungan dengan keberadaan masyarakat hukum adat.
Karena itu, kepastian hak atas tanah dinilai perlu berjalan bersamaan dengan proses pengakuan terhadap masyarakat adat.
Sopan menyebut dasar perlindungan masyarakat adat sudah tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
Ia juga merujuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memperkuat pemaknaan mengenai hutan adat.
Namun, pengakuan sebagai masyarakat hukum adat saja dinilai belum cukup.
Masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai tanah komunal yang selama ini menjadi bagian dari ruang hidup mereka.
Karena itu, Sopan mendukung rencana penerbitan sertifikat komunal.
Menurut dia, langkah tersebut penting agar masyarakat memiliki dasar hukum yang lebih jelas terhadap tanah yang mereka perjuangkan.
Persoalan berikutnya adalah pemetaan.
Wilayah yang diajukan sebagai wilayah adat perlu ditempatkan secara jelas dalam tata ruang.
Pemetaan itu diperlukan untuk melihat batas antara wilayah adat, kawasan hutan, dan lahan yang sudah atau akan digunakan untuk kegiatan usaha.
Jika batas tersebut tidak jelas, potensi perbedaan klaim bisa semakin besar.
Masyarakat bisa merasa haknya terganggu, sementara perusahaan juga dapat berhadapan dengan persoalan lahan yang belum memiliki kepastian.
Sopan meminta pemerintah daerah tidak melihat persoalan Kedang Ipil hanya dari sisi administrasi pertanahan.
Sejarah dan tradisi masyarakat yang diwariskan turun-temurun, menurut dia, juga perlu menjadi bagian dalam proses penataan wilayah.
Ia juga membuka pentingnya penguatan perlindungan masyarakat adat melalui Peraturan Daerah.
Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi dasar yang lebih jelas untuk mengatur hak masyarakat sekaligus hubungan mereka dengan aktivitas perusahaan di sekitar wilayah adat.
Di sisi lain, Sopan meminta proses perizinan dan pembebasan lahan tidak membuat masyarakat kehilangan hak.
Ia mendorong pemerintah memeriksa kembali status setiap bidang tanah dengan mempertemukan warga, perusahaan, dan pemerintah.
Menurut dia, penyelesaian tidak bisa dilakukan dengan membiarkan masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya sendiri.
Semua pihak perlu melihat status tanah secara terbuka dan mencari titik temu sebelum persoalan berubah menjadi sengketa.
Sopan pun mengingatkan masyarakat dan perusahaan agar tidak sampai berhadapan secara langsung hanya karena persoalan lahan.
“Jangan sampai kita saling berhadapan gara-gara tanah. Kalau sampai terjadi, tidak ada yang benar-benar untung,” pungkasnya.
(adv)





