MEGAPOLITIK.COM -  Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur, M. Samsun, menyoroti kondisi fiskal daerah setelah APBD 2026 dipangkas drastis dari komposisi awal Rp21,35 triliun menjadi hanya sekitar Rp15 triliun.

Ia menegaskan, situasi ini harus menjadi momentum pemerintah daerah untuk memastikan belanja daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

APBD Kaltim 2026 Terkoreksi Akibat Pemotongan Dana Transfer

Dalam KUA-PPAS 2026 yang sebelumnya disepakati pada 8 September 2025, total anggaran dipatok sebesar Rp21,35 triliun, terdiri dari:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp10,75 triliun
• Pendapatan transfer: Rp9,33 triliun
• Lain-lain pendapatan: Rp362,03 miliar
• Proyeksi Silpa: Rp900 miliar

Namun, pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp6 triliun membuat postur APBD terkoreksi menjadi Rp15 triliun.

Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan program-program strategis.

PDIP Kritik Belanja Pegawai yang Melejit

Samsun mengingatkan agar APBD tidak terjebak tersedot ke pos operasional pemerintah, terutama belanja pegawai yang di sejumlah OPD mencapai angka tidak ideal.

“Ada OPD yang biaya operasional pegawainya—TPP dan gaji—sampai 80 persen dari total anggaran. Lalu program kerakyatannya di mana? Belum tentu 20 persen menyasar rakyat. Ini yang harus ditelaah betul-betul,” tegasnya, Minggu (23/11/2025).

Ia menyebut efisiensi harus menjadi perhatian, termasuk dorongan kenaikan tunjangan pejabat yang dinilai belum menjadi prioritas ketika kondisi APBD sedang terkontraksi.

APBD Harus Menyentuh Masyarakat Langsung

Meski Nota Keuangan 2026 disebut berpotensi terlambat, Samsun meminta semua proses anggaran tetap dikawal ketat agar setiap rupiah menjadi manfaat bagi masyarakat.

“Kita perlu diskusikan agar APBD pro rakyat dan tepat sasaran. Penggunaannya harus terukur,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim akan terus mengawal agar program kerakyatan menjadi fokus utama, bukan hanya agenda administratif.

“Kami akan terus mendorong perencanaan yang teliti dan kesepakatan anggaran yang betul-betul memihak rakyat,” tegas Samsun yang juga duduk di Komisi III DPRD Kaltim. (adv)