MEGAPOLITIK.COM - Penurunan kemampuan fiskal Kalimantan Timur dalam APBD 2026 kembali memantik perlunya evaluasi besar terhadap arah pembangunan daerah.

Setelah Dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pemangkasan cukup tajam oleh pemerintah pusat, postur APBD Kaltim turun menjadi Rp15,15 triliun, angka yang kontras dibanding tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai Rp21,35 triliun.

Dalam Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kaltim, Fraksi PAN–NasDem menyampaikan kegelisahan terkait keberlanjutan sejumlah program pembangunan, termasuk proyek strategis yang sebelumnya sempat dibahas, seperti jalan tol Samarinda–Bontang yang diharapkan menjadi jalur percepatan mobilitas antardaerah.

Anggota Fraksi PAN–NasDem, Abdul Giaz, memaparkan rincian struktur pendapatan dalam RAPBD 2026.

Dari total Rp15,15 triliun, pendapatan daerah tercatat Rp14,25 triliun yang terdiri dari PAD Rp10,75 triliun serta pendapatan transfer Rp3,13 triliun.

Ia menjelaskan bahwa koreksi tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian KUA–PPAS setelah pemangkasan TKD oleh pusat.

“Total penerimaan daerah harus dikalkulasi ulang dari kesepakatan KUA–PPAS yang sebelumnya Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun,” jelas Giaz di Gedung B DPRD Kaltim.

Pada sisi belanja, Fraksi PAN–NasDem menilai komposisi Belanja Operasi sebesar Rp8,16 triliun dan Belanja Transfer Rp5,89 triliun perlu mendapat perhatian serius agar tidak menggerus program-program prioritas publik.

Penurunan fiskal yang tajam ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga sinyal perlunya strategi pembangunan yang lebih selektif, terukur, dan adaptif.

Fraksi PAN–NasDem menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah provinsi untuk menyusun skema prioritas yang baru.

“Pemprov Kaltim harus menata ulang prioritas pembangunan serta mencari alternatif pendanaan melalui kemitraan dengan sektor swasta, BUMD, maupun lembaga non-pemerintah,” tambahnya.

Mereka juga menyoroti kondisi infrastruktur dasar, terutama jalan-jalan penghubung kabupaten/kota yang masih memerlukan perbaikan besar.

“Kita sama-sama tahu, kondisi jalan dari Samarinda menuju Kutai Barat masih rusak dan belum tersentuh perbaikan. Begitu pula akses ke Bontang, Kutai Timur, hingga Berau masih jauh dari kata layak,” kata Giaz.

Sorotan utama turut diarahkan pada masa depan rencana pembangunan tol Samarinda–Bontang.

Dengan semakin padatnya jalur nasional yang selama ini menjadi satu-satunya akses, Fraksi PAN–NasDem mempertanyakan apakah proyek tersebut masih berada dalam radar prioritas pemerintah.

“Bagaimana kelanjutan rencana tol Samarinda–Bontang, mengingat ruas transnasional yang dipakai masyarakat makin padat,” tutupnya.

(adv)