MEGAPOLITIK.COM - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kota Samarinda memasuki tahap penelaahan kondisi keuangan daerah.
Melalui Badan Anggaran (Banggar), legislatif kini memfokuskan perhatian pada data utang, piutang, serta aset milik Pemerintah Kota Samarinda sebagai bagian dari proses evaluasi penggunaan anggaran.
Penelusuran tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan pemerintah daerah sebelum agenda pembahasan berlanjut ke tahapan pandangan umum fraksi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan seluruh dokumen yang sebelumnya diminta kepada pemerintah kota kini telah diterima.
Berkas tersebut mencakup rincian utang, piutang, hingga daftar aset daerah yang selanjutnya akan dikaji secara mendalam oleh DPRD.
"Raperda tentang pertanggungjawaban anggaran 2025 ini sudah beberapa kali dibahas. Terakhir kami meminta seluruh perhitungan utang-piutang Pemerintah Kota beserta beberapa aset, dan semuanya sudah diserahkan. Sekarang akan kami pelajari sebelum disampaikan dalam pandangan umum," terangnya.
Selain menelaah dokumen tersebut, DPRD juga memberikan perhatian terhadap kewajiban pembayaran yang masih dimiliki Pemerintah Kota Samarinda, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan, salah satunya pada sektor yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Viktor menjelaskan, munculnya kewajiban tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Kondisi itu membuat kemampuan fiskal daerah ikut terdampak sehingga sejumlah rencana penyelesaian kewajiban harus disesuaikan.
"Utang Pemkot itu terjadi karena adanya pemangkasan transfer keuangan daerah. Sehingga prediksi yang tadinya bisa melunasi, akhirnya tidak bisa dilunasi," jelasnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, ia menilai kondisi tersebut masih dapat diatasi.
Berdasarkan proyeksi pemerintah kota, seluruh kewajiban yang saat ini masih tersisa diperkirakan dapat diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan.
"Insyaallah untuk Pemerintah Kota, tahun 2027 nanti sudah bisa kembali tertutup," pungkasnya.
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dijadwalkan terus berlanjut di DPRD Kota Samarinda.
Hasil kajian Badan Anggaran nantinya akan menjadi bahan bagi masing-masing fraksi dalam menyampaikan pandangan umum sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Melalui rangkaian evaluasi tersebut, DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan penyelesaian seluruh kewajiban pemerintah dapat dilakukan sesuai kemampuan fiskal daerah. (adv/daf)





