Minggu, 22 November 2026

Berikut 4 Payung Aturan dan Sanksi bagi Perusahaan Pelaku Karhutla di Indonesia

Aturan dan Sanksi bagi Perusahaan Pelaku Karhutla

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:21

KOLASE - Aturan dan Sanksi Pelaku Karhutla di Indonesia/Foto: Dok. jdih kementerian esdm dan dok. badan nasional penanggulangan bencana

MEGAPOLITIK.COM - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi bukan sekadar peristiwa bencana alam, melainkan dapat dijerat sebagai tindak pidana.

Tindak pidana ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang berlaku di Indonesia.

Setidaknya terdapat empat payung hukum utama mengatur ancaman pidana maupun sanksi administratif bagi perusahaan yang terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya karhutla di area konsesinya.

Dasar Hukum dan Ancaman Pidana bagi Pelaku Karhutla

Larangan membuka lahan dengan cara membakar secara tegas diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 108 UU PPLH yang mengancam pelaku pembakaran lahan dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Selain UU PPLH, karhutla juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tepatnya Pasal 50 ayat (3) huruf d juncto Pasal 78, yang melarang setiap orang membakar hutan dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara apabila pembakaran dilakukan secara sengaja.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan turut mengatur larangan serupa khusus untuk lahan perkebunan lewat Pasal 56 juncto Pasal 108, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

Di luar ketiga undang-undang sektoral tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut memuat ketentuan dalam Pasal 187 dan Pasal 189 yang dapat menjerat pelaku yang sengaja menimbulkan kebakaran maupun pihak yang menghalangi upaya pemadaman, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun.

Pertanggungjawaban Korporasi dan Sanksi Administratif

Berbeda dari pelaku perorangan, perusahaan atau korporasi yang terbukti terlibat karhutla tidak dapat berlindung di balik status badan hukumnya.

UU PPLH secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi lewat Pasal 116 dan pasal-pasal setelahnya, termasuk kemungkinan pemberatan pidana terhadap pengurus perusahaan yang memberi perintah atau bertindak sebagai pihak yang memimpin dalam tindak pidana tersebut.

Dalam praktiknya, perusahaan pemegang izin biasanya dikenai dua jenis sanksi sekaligus, yakni sanksi pidana dan sanksi administratif, yang berjalan sebagai dua jalur hukum terpisah namun dapat diterapkan bersamaan.

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan instansi teknis seperti Kementerian Kehutanan meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah untuk melakukan pemulihan ekosistem, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin secara permanen bagi pelanggaran yang tergolong berat.

Selain itu, UU PPLH juga memberikan pengecualian terbatas bagi praktik kearifan lokal, yakni pembakaran lahan dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal, dengan syarat dikelilingi sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api.

Namun, pengecualian ini ditafsirkan secara sempit dan tidak dapat dijadikan dalih bagi pembakaran lahan berskala besar atau yang berorientasi komersial oleh korporasi.

Sebagai pelengkap regulasi sektoral, pemerintah juga memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, yang mengatur sanksi administratif bagi pelanggar.

Meskipun begitu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016 mengatur teknis pengendalian karhutla, termasuk peran Manggala Agni, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla), serta kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan di lapangan.

Berdasarkan Pasal 116 UU PPLH, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan baik kepada badan usaha maupun kepada pengurus yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut, sehingga kedua pihak berpotensi dikenai sanksi secara bersamaan sesuai peran masing-masing dalam proses hukum yang berjalan. (jay/pra)

Populer
recommended
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink