MEGAPOLITIK.COM - Persoalan tumpahan material di sejumlah ruas jalan kembali menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Samarinda.
Ceceran pasir, batu, hingga semen yang banyak ditemukan di jalan, termasuk di Jalan PM Noor, dinilai tidak hanya mengotori lingkungan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Material yang tercecer dan dibiarkan dalam waktu lama disebut dapat mengeras di permukaan jalan.
Kondisi tersebut memicu debu tebal saat dilintasi kendaraan sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan Jalan PM Noor memang berstatus sebagai jalan provinsi dan menjadi salah satu jalur utama pergerakan angkutan logistik maupun kendaraan pengangkut barang.
Meski demikian, aktivitas distribusi tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk menjaga kebersihan dan keselamatan di jalan raya.
”Seluruh pengguna jalan wajib mematuhi aturan yang ada, terutama dalam menjaga ketertiban. Ketika membawa muatan, bak truk wajib ditutup rapat sehingga pasir dan material yang dibawa tidak berserakan di sepanjang jalan,” ucap Deni.
Melihat tingginya intensitas kendaraan berat yang melintasi kawasan tersebut, Komisi III meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda meningkatkan pengawasan terhadap armada pengangkut material.
Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah memaksimalkan fungsi kamera pengawas (CCTV) untuk mengidentifikasi kendaraan yang melanggar aturan.
Menurut Deni, rekaman CCTV dapat menjadi dasar bagi Dishub untuk menelusuri identitas perusahaan pemilik armada yang menyebabkan tumpahan material di jalan.
Setelah diketahui, pemerintah diharapkan segera memberikan teguran agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang.
“Melalui hasil rekaman CCTV, Dishub bisa langsung melakukan pengecekan ini kargo logistik dari perusahaan mana. Setelah teridentifikasi, lakukan tindakan persuasif kepada masing-masing perusahaan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa,” ujarnya.
Ia juga menegaskan setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak operasional kendaraan yang mereka gunakan.
Apabila terjadi ceceran pasir, semen, maupun batu di jalan, perusahaan wajib segera melakukan pembersihan agar material tidak mengeras dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
“Mereka wajib bertanggung jawab membersihkan ketika terjadi ceceran, karena mengganggu kenyamanan pengguna lalu lintas lainnya,” jelasnya.
Selain material bangunan, DPRD turut menyoroti kasus truk yang mengalami kebocoran tangki sehingga menyebabkan solar tumpah ke badan jalan.
Menurutnya, kondisi tersebut jauh lebih berbahaya karena permukaan jalan menjadi licin dan dapat memicu kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Komisi III menegaskan akan mendorong penindakan lebih tegas apabila perusahaan tetap mengabaikan peringatan yang telah diberikan.
Salah satu sanksi yang diusulkan adalah penyegelan kendaraan sebagai bentuk penegakan aturan terhadap armada yang berulang kali melakukan pelanggaran.
”Pertama diinfokan dulu ke perusahaan terkait. Kalau tidak diindahkan, kita akan melakukukan penyegelan terhadap kendaraan mereka karena melanggar aturan berlalu lintas di Samarinda,” pungkasnya.
Deni menegaskan DPRD akan mendorong penindakan bertahap terhadap perusahaan yang armadanya melanggar aturan, mulai dari pemberian teguran hingga penyegelan kendaraan jika peringatan tidak diindahkan. (adv/daf)





