MEGAPOLITIK.COM - Kasus korupsi di Indonesia masih terus menjadi sorotan publik.

Menariknya, tak sedikit dari kasus tersebut melibatkan hubungan ayah dan anak yang sama‑sama berurusan dengan hukum.

Fenomena ini kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang beserta ayahnya, HM Kunang, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2025.

Kasus terbaru ini menambah daftar panjang figur publik dari keluarga yang tersandung berbagai praktik korupsi.

Kasus Terbaru: Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya

Nama Ade Kuswara Kunang menjadi sorotan publik setelah ditangkap KPK pada 18 Desember 2025 dalam operasi OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ade, yang merupakan Bupati Bekasi periode 2025–2030, diduga menerima suap dari praktik ijon proyek melalui perantara sejumlah pihak.

Total dana yang diduga diterima Ade mencapai sekitar Rp14,2 miliar, termasuk dari ijon paket proyek senilai Rp9,5 miliar dan penerimaan lain senilai Rp4,7 miliar. 

Tak hanya Ade, ayahnya, HM Kunang, yang merupakan Kepala Desa Sukadami, juga ditetapkan tersangka dalam kasus yang sama.

KPK menyebut HM Kunang berperan sebagai perantara dalam aliran uang suap tersebut. Keduanya kini berada dalam proses penyidikan intensif oleh penyidik lembaga antirasuah.Antara News

Penangkapan keduanya merupakan bagian dari OTT kesepuluh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.

Dalam operasi itu, sepuluh orang diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Daftar Ayah‑Anak yang Pernah Terseret Kasus Korupsi

Fenomena ayah dan anak yang sama‑sama tersandung korupsi bukan satu kejadian tunggal di Indonesia.

Berikut sederet kasus terdahulu yang sempat menggegerkan publik:

1. Rita Widyasari – Syaukani HR

Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari tiba untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Kamis (1/2). Rita diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp436 miliar terkait pemberian izin perkebunan kelapa sawit. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc/18.

Fenomena ayah dan anak tersandung kasus korupsi pernah terjadi di Kaltim. 

Hal ini ketika Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara, tersandung dugaan korupsi.

Tidak jauh dari itu, Syaukani HR yang merupakan ayahnya, juga pernah terlibat dalam kasus hukum yang menarik perhatian.

Kasus ini menjadi salah satu contoh korupsi yang melibatkan figur keluarga di politik lokal.

2. Aa Umbara – Andri Wibawa (2021)

Pada 2021, Bupati Bandung Barat periode 2018 - 2023 Aa Umbara dan anaknya Andri Wibawa juga masuk dalam daftar tokoh publik yang terseret kasus korupsi.

Keduanya ditangkap dalam operasi pemberantasan korupsi yang melibatkan pejabat daerah. 

Saat itu, anak dari Aa Umbara juga masuk dalam penerima aliran dana. 

3. Asrun – Adriatma Dwi Putra (2018)

Kasus yang terjadi pada 2018 ini menjerat Asrun, mantan Wali Kota Kendari, bersama putranya Adriatma Dwi Putra karena dugaan penyalahgunaan wewenang dan dana publik.

Keduanya kala itu terjaring OTT KPK. 

4. Zulkarnaen Djabar – Dendy Prasetya (2012)

Masih dari masa lalu, pasangan ayah‑anak Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya juga tercatat dalam sejarah kasus korupsi pada 2012.

Kedua nama ini sempat menjadi sorotan dalam pemberitaan nasional terkait praktik korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium Kemenag. 

Zulkarnaen Djabar diketahui saat itu menjabat sebagai anggota DPR. 

Fenomena Korupsi Antar Generasi: Apa Penyebabnya?

Kasus ayah dan anak yang sama‑sama terseret kasus korupsi menunjukkan adanya tren kekuasaan yang diwariskan, namun sayangnya juga membawa risiko penyalahgunaan kekuasaan yang berlanjut.

Dihimpun dari beberapa sumber, ada beberapa faktor yang sering kali menjadi pemicu:

• Akses ke sumber daya dan anggaran pemerintah yang besar.
• Jaringan politik keluarga yang kuat, mempermudah hubungan dengan pihak swasta.
• Budaya kekuasaan yang kurang diawasi publik, terutama di tingkat daerah.

Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Banyak pihak menilai bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga perlu menanamkan nilai integritas dan etika sejak dini di lingkungan keluarga dan lembaga pemerintahan. (tam)