MEGAPOLITIK.COM - Di tengah ramainya aktivitas warga di kawasan perkotaan Tenggarong, persoalan akses internet dinilai bukan lagi menjadi kebutuhan paling mendesak.
Sebagian warga justru membutuhkan program yang lebih dekat dengan persoalan sehari-hari, mulai dari keamanan lingkungan hingga peluang mendapatkan tambahan penghasilan.
Pandangan itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara, M. Hidayat, setelah menyerap aspirasi warga melalui kegiatan reses, Selasa, (17/11/2026).
Hidayat meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengevaluasi kembali program layanan internet gratis yang diarahkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Menurut dia, pelaksanaan program tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Persoalan ini terutama terlihat di kawasan perkotaan seperti Tenggarong.
Akses jaringan internet yang sudah tersedia membuat sebagian masyarakat menilai bantuan layanan internet bukan lagi kebutuhan utama.
Kondisi tersebut dinilai berbeda dengan wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan.
Hidayat menyebut Tenggarong memiliki sekitar 3.200 rukun tetangga (RT).
Jumlah tersebut menunjukkan luasnya cakupan wilayah pelayanan masyarakat yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menentukan arah program.
Baginya, kebijakan yang diterapkan secara seragam berisiko membuat anggaran tidak sepenuhnya menjawab persoalan warga.
Sebab, kebutuhan satu RT belum tentu sama dengan RT lainnya.
Ada lingkungan yang masih membutuhkan fasilitas internet, tetapi ada pula yang lebih memerlukan dukungan kegiatan sosial dan ekonomi.
Dari hasil penjaringan aspirasi yang dilakukannya, Hidayat mengungkapkan lebih dari 70 persen warga yang ditemuinya tidak menempatkan layanan internet gratis sebagai kebutuhan utama.
Aspirasi yang muncul justru berkaitan dengan kesempatan kerja, keamanan lingkungan, dan kebersihan kawasan tempat tinggal.
Persentase tersebut, menurut Hidayat, menjadi salah satu pertimbangan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas internet dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat.
Ia mendorong agar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan di tingkat RT juga dapat diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah dukungan honorarium bagi petugas pos keamanan lingkungan (poskamling).
Selain itu, kegiatan gotong royong dan kebersihan lingkungan dinilai bisa menjadi alternatif program yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Melalui kegiatan tersebut, warga tidak hanya ikut menjaga lingkungan tempat tinggal, tetapi juga berpeluang memperoleh tambahan penghasilan.
Usulan tersebut sekaligus berkaitan dengan persoalan kesempatan kerja di lingkungan masyarakat.
Hidayat menilai program pemberdayaan di tingkat RT seharusnya tidak berhenti pada penyediaan fasilitas, melainkan juga mempertimbangkan bagaimana anggaran pemerintah dapat membuka ruang aktivitas ekonomi bagi warga.
Ia mengaku telah menyampaikan masukan tersebut kepada DPMD Kukar agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan pelaksanaan program selanjutnya.
Menurut Hidayat, layanan internet gratis tetap dibutuhkan di wilayah yang memang belum memiliki akses jaringan memadai.
Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Ia berharap pemerintah daerah lebih cermat membaca kebutuhan masyarakat sebelum menetapkan jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui program di tingkat RT.
“Jadi, program di tingkat RT sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penyediaan internet, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat lainnya,” tegas Hidayat. (adv)





