MEGAPOLITIK.COM -  Anggota DPRD Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-II dengan mengangkat tema krusial: transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pemerintahan.

Kegiatan ini berlangsung pada 15 Maret 2026 di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dan dihadiri oleh masyarakat, tokoh lokal, serta perwakilan pemuda.

Dorong Transparansi, Perkuat Partisipasi Publik

Dalam kegiatan tersebut, Didik Agung menegaskan bahwa transparansi anggaran bukan hanya soal keterbukaan data, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurutnya, masyarakat harus memiliki akses yang jelas terhadap proses perencanaan hingga penggunaan anggaran daerah.

“Transparansi ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi juga ikut mengawasi dan terlibat dalam prosesnya,” ujarnya.

Ia menilai, tanpa keterbukaan, potensi penyimpangan anggaran akan semakin besar dan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Hadirkan Narasumber Berpengalaman

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Sutardi dan Viktor Boni Silala.

Keduanya mengulas pentingnya sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, serta bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa transparansi harus dimulai sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat laporan akhir disampaikan.

Masih Banyak Tantangan di Lapangan

Diskusi yang berlangsung interaktif juga mengungkap berbagai persoalan di lapangan, mulai dari minimnya akses informasi hingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dokumen anggaran.

Peserta menyampaikan bahwa sering kali informasi terkait program pembangunan tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat.

Demokrasi Tak Cukup di Pemilu Saja

Didik Agung menegaskan bahwa demokrasi tidak berhenti pada momentum pemilu.

Menurutnya, demokrasi harus terus dijaga melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan anggaran.

“Demokrasi itu bukan hanya memilih pemimpin, tapi juga memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Komitmen Perkuat Literasi Anggaran

Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltim berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat.

Didik Agung juga mendorong adanya peningkatan literasi anggaran di tingkat desa agar masyarakat lebih kritis dan tidak mudah menerima informasi secara sepihak.

Dengan keterlibatan publik yang kuat, ia optimistis tata kelola pemerintahan di daerah dapat berjalan lebih bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (adv)