MEGAPOLITIK.COM - Proses penjaringan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur kembali mendapat kritik.

Kali ini sorotan muncul dari internal DPRD Kaltim sendiri.

Damayanti, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyampaikan kekecewaannya terhadap mekanisme seleksi yang dinilai tidak transparan.

Ia menilai tahapan seleksi dilakukan secara tertutup dan tidak sesuai dengan komitmen keterbukaan yang sebelumnya disampaikan.

Menurutnya, beberapa fraksi tidak diberikan ruang yang memadai untuk menyampaikan masukan terkait kandidat anggota KPID.

Situasi tersebut membuat proses seleksi terkesan hanya diputuskan oleh kelompok tertentu.

“Kami sangat kecewa dengan keputusan yang dibuat rekan-rekan panitia, dalam hal ini Komisi I,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa persoalan ini bukan hanya terkait teknis administrasi, tetapi juga menyangkut etika lembaga.

Ketidakteraturan dalam prosedur internal, menurutnya, menunjukkan bahwa tata kelola seleksi untuk lembaga penyiaran masih jauh dari standar ideal.

“Apalagi Ketua Komisi I berasal dari PKB. Aneh saja, dari tujuh fraksi yang ada, justru fraksi kami tidak mendapat informasi apa pun,” ujar Damayanti.

Ia menegaskan bahwa seleksi KPID merupakan proses publik yang seharusnya melibatkan seluruh representasi politik di DPRD.

Keterlibatan tersebut penting agar hasil seleksi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat.

Meski demikian, Damayanti berharap polemik ini tidak mengalihkan fokus dari tujuan utama keberadaan KPID, yakni memperbaiki tata kelola penyiaran di daerah.

Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan keragaman informasi yang dikonsumsi masyarakat Kaltim.

“Kami berharap proses seleksi lembaga penyiaran dapat berlangsung terbuka, adil, dan menghargai semua fraksi,” tutupnya. (adv)