MEGAPOLITIK.COM - Permintaan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kalimantan Timur agar pemerintah daerah turut mendukung penguatan madrasah kembali menjadi sorotan dalam diskusi di tingkat provinsi.

Walau kewenangan pengelolaan madrasah berada langsung di bawah pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dinilai masih memiliki ruang untuk memberi dukungan.

Celah itu hadir melalui mekanisme bantuan yang tidak bertabrakan dengan kewenangan struktural pusat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap bisa terlibat selama bantuan yang diberikan tidak berkaitan dengan tunjangan tetap.

“Insentif masih bisa diberikan, asalkan bukan tunjangan melekat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menandakan bahwa bantuan yang sifatnya tidak permanen dan tidak melekat pada jabatan masih dapat diatur melalui kebijakan daerah.

Salah satu contohnya adalah honorarium kegiatan, yang dianggap tidak melanggar aturan dan tetap memberi manfaat nyata.

Pemprov Kaltim sendiri telah menerapkan pola serupa melalui program Jospol, program prioritas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Insentif dalam program tersebut diberikan kepada seluruh guru tanpa membedakan asal sekolah, baik negeri, swasta, maupun madrasah.

Guru madrasah dan guru agama Islam termasuk di dalamnya.

Namun, menurut Darlis, masih ada unsur pendidikan yang belum tersentuh programmyakni para pengawas madrasah.

“Pengawas belum terakomodasi. Jadi insentif untuk mereka masih dimungkinkan,” katanya.

Ia menilai pengawas madrasah memiliki kontribusi penting dalam menjaga mutu pendidikan, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian yang setara.

Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran insentif bagi pengawas madrasah pada APBD berikutnya.

Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan dengan pengawas sekolah umum.

“Ini bentuk kepedulian terhadap para tenaga pendidik. Mereka juga bagian dari ekosistem pendidikan. Nilainya mungkin tidak sebesar pengawas sekolah reguler, tapi yang penting ada,” tutupnya. (adv)