MEGAPOLITIK.COM - Pelabuhan Ambarawang Laut di Kecamatan Samboja masih menyimpan potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Setelah sekitar 15 tahun terbengkalai, aset milik daerah tersebut kini didorong untuk kembali berfungsi melalui skema pengelolaan oleh badan usaha milik daerah.
DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menilai pembiaran terhadap fasilitas yang dibangun dengan anggaran bernilai besar itu tidak boleh terus berlangsung.
Selain berisiko kehilangan nilai ekonominya akibat penyusutan, kondisi pelabuhan yang tidak produktif juga membuat daerah belum memperoleh manfaat dari keberadaan aset tersebut.
Upaya mengembalikan fungsi pelabuhan kini dikawal melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kukar.
Salah satu opsi yang tengah dibahas ialah penyertaan modal daerah kepada PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (KSDE), dengan Pelabuhan Ambarawang Laut sebagai aset yang akan dimasukkan dalam skema tersebut.
Ketua Pansus sekaligus Anggota DPRD Kukar, Eko Wulandanu, menjelaskan bahwa rencana penyertaan modal itu tidak dilakukan dalam bentuk pemberian uang tunai.
Aset pelabuhan justru akan menjadi bagian dari modal daerah kepada perusahaan tersebut setelah seluruh persyaratan dan landasan hukumnya dipenuhi.
Nilai pelabuhan menjadi salah satu aspek yang perlu dipastikan sebelum proses tersebut berjalan.
Berdasarkan perkiraan awal, biaya pembangunan fasilitas itu pernah mencapai lebih dari Rp300 miliar.
Namun, angka tersebut tidak bisa langsung digunakan sebagai nilai aset sekarang karena kondisi fisik dan nilai ekonominya telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun.
Eko memperkirakan penyusutan nilai aset dapat mencapai sekitar 50 persen.
Dengan perhitungan sementara tersebut, nilainya diperkirakan berada di kisaran Rp150 miliar.
Meski demikian, angka itu masih membutuhkan kepastian melalui penilaian resmi atau appraisal agar pemerintah daerah memiliki dasar yang akurat dalam menentukan nilai penyertaan modal.
Ia mengingatkan bahwa nilai aset yang masih tersisa tetap besar dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kalau terjadi penyusutan 50 persen, perkiraannya sekitar Rp150 miliar. Itu tetap angka besar yang harus kita selamatkan karena merupakan uang rakyat,” jelas Eko.
Di sisi lain, pemanfaatan kembali pelabuhan tidak cukup hanya dengan menyiapkan skema penyertaan modal.
Ada persoalan regulasi dan kewenangan wilayah yang harus diselesaikan, terutama berkaitan dengan perubahan kondisi kewilayahan setelah perkembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pelabuhan yang sebelumnya dirancang untuk membuka peluang pendapatan daerah itu belum dapat dioperasikan sesuai harapan.
Perubahan aturan dan situasi kewilayahan membuat rencana pemanfaatannya menghadapi hambatan yang membutuhkan penyesuaian.
Karena itu, DPRD Kukar berupaya mencari jalur pengelolaan yang memiliki kepastian hukum.
Pelibatan PT KSDE dipandang sebagai salah satu alternatif agar aset tersebut dapat dikelola melalui kegiatan usaha dan tidak terus berada dalam kondisi tidak produktif.
Namun, kesiapan perusahaan daerah itu juga menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan.
Eko menyebut PT KSDE masih menghadapi sejumlah persoalan internal, mulai dari struktur kepemimpinan hingga kemampuan menyusun laporan terkait kondisi aset yang akan dikelola.
Situasi tersebut membuat DPRD perlu mengawal prosesnya secara lebih terarah.
Pembentukan Pansus bahkan dilakukan di luar daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dengan fokus mengawal pembahasan regulasi penyertaan modal hingga tersedia dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan.
Bagi DPRD, keberhasilan penyelamatan aset tidak cukup diukur dari selesainya pembahasan aturan atau beralihnya status pengelolaan kepada perusahaan daerah.
Pelabuhan harus benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang jelas dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Eko menegaskan, DPRD ingin memastikan aset yang selama ini tidak memberikan manfaat tersebut dapat kembali digunakan dan dikelola secara produktif.
“Jangan sampai aset sebesar itu terus terbengkalai. Kita ingin asetnya bisa dikelola, dipakai untuk kegiatan usaha dan akhirnya memberikan pendapatan bagi daerah,” tandasnya.
Melalui langkah tersebut, DPRD berharap Pelabuhan Ambarawang Laut tidak lagi menjadi fasilitas yang hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kukar.
Kepastian regulasi, penilaian aset, dan kesiapan pengelola menjadi sejumlah tahapan penting agar rencana penyelamatan tidak kembali berhenti di tengah jalan. (adv)





