MEGAPOLITIK.COM - Sisa waktu pelaksanaan anggaran 2026 menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Dewan mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak membiarkan program yang sudah masuk dalam APBD tahun ini tertunda hingga menjadi beban pekerjaan pada tahun anggaran 2027.
Percepatan realisasi anggaran dinilai penting agar agenda pembangunan tahun berikutnya tidak terganggu oleh pekerjaan lama yang belum selesai.
Terlebih, setiap tahun anggaran telah memiliki program dan prioritas tersendiri yang perlu dijalankan sesuai perencanaan.
Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi realisasi APBD 2026.
Pertemuan tersebut sekaligus membahas langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.
Dalam pembahasan itu, DPRD meminta seluruh OPD memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menuntaskan program yang telah mendapatkan alokasi anggaran.
Menurut Rasid, evaluasi diperlukan agar kegiatan yang sudah direncanakan tidak berhenti pada tahap administrasi maupun penganggaran.
Seluruh program harus segera masuk tahap pelaksanaan sehingga target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai pada tahun berjalan.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan dalam APBD 2026 telah diterbitkan.
Dengan demikian, OPD diharapkan tidak lagi menghadapi kendala administratif dalam memulai maupun melanjutkan pekerjaan yang sudah direncanakan.
Kondisi tersebut semestinya menjadi dorongan bagi perangkat daerah untuk mempercepat pelaksanaan program.
DPRD berharap setiap OPD dapat mengevaluasi kegiatan yang belum berjalan dan memastikan proses pengerjaannya tidak terus tertunda hingga mendekati akhir tahun.
DPRD Khawatir Pekerjaan 2026 Membebani APBD 2027
Abdul Rasid menyoroti potensi penumpukan pekerjaan apabila program yang sudah dianggarkan pada 2026 tidak selesai sesuai jadwal.
Menurutnya, kegiatan yang kembali dimasukkan ke dalam APBD 2027 dapat mengurangi ruang pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan baru.
Setiap tahun anggaran memiliki perencanaan dan pembagian kegiatan masing-masing.
Karena itu, pekerjaan yang seharusnya diselesaikan tahun ini tidak semestinya terus terbawa ke periode berikutnya.
DPRD ingin memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai tahun perencanaannya.
Dengan begitu, anggaran 2027 dapat difokuskan pada program baru yang telah disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kami tidak mau kegiatan ini tidak terealisasi, sehingga dimasukkan lagi ke APBD 2027. Itu akan menghambat kegiatan kita, sementara kegiatan yang lain kan juga banyak. Apa yang direncanakan tahun 2026 harus dilaksanakan tahun ini. Untuk 2027, kita punya kegiatan-kegiatan yang lain lagi,” terangnya.
Perhatian DPRD tersebut juga berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Sebab, keterlambatan pelaksanaan program tidak hanya berisiko membuat target pembangunan meleset, tetapi juga dapat memengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda berikutnya.
Karena itu, OPD diminta lebih aktif mengendalikan tahapan pekerjaan, mulai dari persiapan hingga penyelesaian kegiatan.
Evaluasi terhadap program yang belum terealisasi juga diperlukan agar hambatan pelaksanaan dapat segera diketahui dan ditangani.
Penyaluran Dana dari Pemerintah Pusat Jadi Perhatian
Dari sisi kesiapan anggaran, Abdul Rasid menyebut sejauh ini belum terdapat persoalan yang dinilai menghambat pelaksanaan kegiatan APBD 2026.
DPRD berharap kondisi tersebut tetap terjaga sehingga program yang telah mendapatkan alokasi dana dapat berjalan sesuai target.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya faktor eksternal yang perlu diperhatikan, terutama penyaluran dana dari pemerintah pusat kepada daerah.
Apabila hak keuangan daerah tidak disalurkan sesuai kebutuhan hingga akhir tahun, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran realisasi APBD Kukar.
Ketersediaan dana menjadi salah satu faktor penting agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan tanpa hambatan pembiayaan.
DPRD berharap penyaluran dana dari pemerintah pusat tetap berjalan sesuai ketentuan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program daerah.
Di sisi lain, percepatan pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.
Ketersediaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perlu diikuti dengan kesiapan perangkat daerah dalam menjalankan kegiatan.
Melalui evaluasi bersama TAPD, DPRD Kukar ingin memastikan anggaran 2026 benar-benar menghasilkan pelaksanaan program, bukan sekadar alokasi dalam dokumen perencanaan.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memasuki tahun anggaran 2027 tanpa dibebani penumpukan pekerjaan dari periode sebelumnya. (adv)





