MEGAPOLITIK.COM - Status kepemilikan lahan pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.
DPRD Kukar meminta instansi terkait memastikan aspek administrasi dan legalitas tanah agar tidak memunculkan persoalan hukum di kemudian hari.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi, Senin (16/11/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Wakil Ketua II DPRD Kukar pukul 14.30 hingga 15.30 WITA.
Sejumlah pihak turut hadir, di antaranya perwakilan Bagian Tata Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kukar.
Salah satu persoalan yang dibahas berkaitan dengan tanah eks Kayumas. Lahan tersebut sebelumnya disebut telah berstatus milik negara berdasarkan surat dari pihak pemerintah.
Namun, dalam perkembangannya, muncul keberatan dari warga yang mengklaim masih memiliki hak atas sebagian lahan karena persoalan penyelesaian nilai taksasi.
Perbedaan informasi mengenai status lahan tersebut membuat penelusuran dokumen dan riwayat kepemilikan menjadi penting. DPRD Kukar meminta setiap klaim diperiksa berdasarkan bukti administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Junadi menilai kejelasan status tanah harus dipastikan agar pembangunan fasilitas pemerintahan tidak menyisakan persoalan legalitas. Evaluasi juga diperlukan terhadap tahapan sebelum pembangunan, terutama terkait pemeriksaan status dan penguasaan lahan oleh pemerintah.
“Setiap persoalan pertanahan harus diselesaikan berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, kami mendorong seluruh pihak terkait melakukan penelusuran secara menyeluruh agar ada kepastian hukum bagi semua pihak,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Junadi meminta agar pembahasan kembali dilanjutkan melalui pertemuan pada Senin pekan depan. DPRD akan mengundang sejumlah instansi untuk memperjelas persoalan tersebut.
Pihak yang direncanakan hadir meliputi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Loa Kulu, serta Kepala Desa Ponoragan.
Pertemuan lanjutan itu diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam penyelesaian status lahan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu.
Kelengkapan dokumen, koordinasi antarinstansi, dan kepastian hukum menjadi hal yang perlu dipastikan sebelum persoalan tersebut dinyatakan selesai.
(adv)





