MEGAPOLITIK.COM - Keterbatasan anggaran daerah mendorong DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memperluas jalur perjuangan pembangunan hingga ke pemerintah pusat.
Dewan tidak ingin kebutuhan pembangunan di Kukar hanya bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga komunikasi dengan sejumlah kementerian terus dibangun untuk membuka peluang masuknya program nasional ke daerah.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan kebutuhan pembangunan di Kukar mencakup banyak sektor. Mulai dari infrastruktur, transportasi, energi hingga lingkungan membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran.
Sementara itu, kemampuan keuangan daerah memiliki batas sehingga diperlukan upaya untuk mencari dukungan dari sumber pendanaan lain.
Menurut Ahmad Yani, pemerintah daerah perlu memanfaatkan peluang program yang dimiliki pemerintah pusat.
Karena itu, DPRD mengambil langkah dengan mendatangi sejumlah kementerian yang memiliki kewenangan dan program sesuai kebutuhan pembangunan Kukar.
“Kita berkunjung ke kementerian yang memang punya peluang membantu daerah. Harapannya program pembangunan dari pusat bisa masuk ke Kukar, baik lewat Kementerian PU, Perhubungan maupun kementerian lainnya,” kata Ahmad Yani.
Sejumlah kementerian yang menjadi sasaran komunikasi tersebut meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Keuangan, Dalam Negeri, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Lingkungan Hidup.
Pendekatan ke berbagai kementerian dilakukan karena kebutuhan Kukar tidak bisa ditangani melalui satu sektor saja.
Persoalan infrastruktur, misalnya, membutuhkan dukungan sesuai kewenangan bidang pekerjaan umum. Begitu pula kebutuhan transportasi, energi dan lingkungan yang memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait.
Bagi DPRD Kukar, langkah tersebut bukan sekadar menyampaikan permintaan bantuan.
Komunikasi dengan pemerintah pusat juga menjadi upaya mempertemukan kebutuhan daerah dengan program yang telah disiapkan kementerian.
Dengan begitu, peluang pembangunan yang belum mampu dibiayai melalui APBD dapat diperjuangkan melalui dukungan pemerintah pusat.
Ahmad Yani menilai penyampaian aspirasi perlu dilakukan lebih awal.
Daerah tidak cukup hanya menunggu program dari pusat, tetapi harus aktif mengomunikasikan kebutuhan pembangunan agar dapat dipertimbangkan dalam proses perencanaan kementerian.
Salah satu komunikasi yang telah dibangun DPRD Kukar adalah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ahmad Yani menyebut kedatangan Wakil Menteri PKP ke Kukar sebagai salah satu contoh tindak lanjut dari komunikasi yang sebelumnya dilakukan.
Ia berharap hubungan dengan kementerian tidak berhenti pada pertemuan dan penyampaian aspirasi.
Kebutuhan pembangunan yang telah disampaikan perlu terus dikawal agar berpeluang ditindaklanjuti melalui program yang sesuai dengan kondisi daerah.
Selain keterbatasan anggaran, Ahmad Yani juga menyinggung posisi Kukar sebagai salah satu daerah penghasil di Kalimantan Timur.
Menurutnya, kontribusi daerah tersebut perlu diikuti perhatian lebih besar terhadap kebutuhan pembangunan yang masih harus dipenuhi.
“Yang kami perjuangkan adalah bagaimana ada keberpihakan kepada Kutai Kartanegara. Kami daerah penghasil dan masih memiliki banyak kebutuhan pembangunan. Jadi kami berharap dukungan yang kembali ke Kukar bisa lebih besar,” ujarnya.
DPRD Kukar berharap komunikasi lintas kementerian dapat membuka lebih banyak peluang dukungan pembangunan bagi daerah.
Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tidak hanya bergantung pada kemampuan APBD, tetapi juga dapat diperjuangkan melalui program pemerintah pusat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari peran DPRD dalam mengawal pembangunan daerah, tidak hanya melalui pembahasan anggaran bersama pemerintah kabupaten, tetapi juga dengan memperjuangkan agar kebutuhan Kukar mendapat perhatian dalam kebijakan dan program di tingkat nasional. (adv)





