MEGAPOLITIK.COM - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) rampung dibahas dan disetujui sebelum akhir 2026.
Saat ini, seluruh rancangan tersebut masih dalam tahap penyempurnaan di tingkat panitia khusus (Pansus).
Lima Raperda itu mencakup sejumlah urusan, mulai dari penataan administrasi kecamatan, penyertaan modal daerah, perubahan badan hukum perusahaan daerah, penyelenggaraan perhubungan hingga pelayanan kepemudaan.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan pembahasan telah memasuki tahap akhir.
Untuk mematangkan rumusan aturan, DPRD menggelar Forum Konsultasi Publik atas lima Raperda tersebut di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Forum tersebut dibuka untuk menerima masukan dan koreksi dari masyarakat maupun pihak terkait sebelum rancangan regulasi dibawa ke tahapan berikutnya.
"Konsultasi publik ini kami harapkan bisa memberikan masukan, koreksi, dan ruang diskusi dalam rangka penyempurnaan Raperda yang saat ini tinggal difinalisasi," ujarnya.
Adapun lima Raperda yang tengah dibahas meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang.
Kemudian, perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 terkait penyertaan modal pemerintah daerah berupa saham di PT Grha 165 Tbk ke PT Tunggang Parangan (Perseroda).
Selanjutnya, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.
Dua Raperda lainnya mengatur Penyelenggaraan Urusan Perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Ahmad Yani mengatakan, setelah pembahasan di DPRD rampung, kelima rancangan tersebut akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk difasilitasi, dikoreksi, dan disempurnakan.
Hasil fasilitasi itu kemudian dikembalikan untuk ditindaklanjuti DPRD bersama pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"Targetnya bulan Desember ini selesai. Mudah-mudahan tidak ada halangan maupun rintangan," jelasnya.
Dalam penyempurnaan materi regulasi, DPRD juga melibatkan Kejaksaan Negeri Kukar untuk memberikan masukan, khususnya terhadap pasal-pasal yang mengatur sanksi dan ketentuan pidana.
Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut didorong terlibat dalam pembahasan karena memiliki kewenangan dalam penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
Ahmad Yani menilai, penyusunan regulasi perlu mempertimbangkan aspek penegakan sejak awal agar aturan yang disahkan nantinya dapat diterapkan secara konsisten.
"Kita juga harus melibatkan Satpol PP karena tugasnya menegakkan Perda. Jangan sampai banyak aturan yang sudah disahkan, tetapi pelanggaran masih terjadi," tutupnya.
(adv)





