MEGAPOLITIK.COM - Penyelesaian keluhan warga yang terdampak pembangunan hotel di Jalan KH Samanhudi, Kota Samarinda, menjadi perhatian Komisi III DPRD Samarinda.
Selain memastikan pengelola memenuhi janji pemberian kompensasi atas kerusakan rumah warga, DPRD juga berencana memeriksa langsung proyek tersebut guna mengecek kelengkapan perizinan dan pemenuhan ketentuan lingkungan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal komitmen pengelola Hotel JW Marriott terhadap masyarakat yang mengalami dampak selama proses pembangunan.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan janji yang telah disampaikan pihak hotel tidak berhenti sebatas pernyataan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui penyelesaian kerugian warga.
Hal itu disampaikan Rohim saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda. Ia menyebutkan, DPRD akan melihat perkembangan pelaksanaan kesepakatan antara pengelola hotel dan masyarakat yang terdampak.
“Dari pihak hotel sudah mengatakan bahwa akan mengkompensasi. Nah, itu saja yang akan kami awasi, direalisasikan atau tidak,” ujar Rohim.
Ia juga mengharapkan warga menyampaikan informasi apabila kompensasi yang dijanjikan belum diterima.
Laporan masyarakat tersebut dapat menjadi bahan bagi DPRD untuk menindaklanjuti persoalan dan meminta penjelasan dari pihak pengelola.
Jika kesepakatan tidak dijalankan, DPRD membuka kemungkinan memanggil pihak hotel untuk meminta pertanggungjawaban.
“Kalau tidak ya akan kita panggil untuk bayar. Kalau enggak masih enggak mau bayar, persoalan lain, stop kegiatan,” tegasnya.
Persoalan ini mencuat setelah sejumlah warga yang tinggal di sekitar area pembangunan mengadukan kerusakan rumah dan gangguan genangan air.
Berdasarkan pemberitaan Koran Kaltim pada 30 September 2026, terdapat 19 rumah di RT 02, Jalan Lambung Mangkurat Gang Jamhari, yang dilaporkan mengalami kerusakan dengan kondisi beragam.
Kerusakan tersebut mencakup retakan pada dinding hingga keramik lantai, sementara sebagian warga mengeluhkan air merembes dari bawah lantai ketika hujan deras.
Ketua RT 02, Ratna Utariah, sebelumnya menyampaikan bahwa rumah warga yang paling dekat dengan lokasi proyek hanya berjarak sekitar tiga meter.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian karena aktivitas pembangunan berada sangat dekat dengan permukiman.
Selain itu, BPBD Samarinda turut menyoroti saluran drainase di sekitar proyek yang dinilai perlu ditangani agar aliran air tidak mengarah ke rumah penduduk.
Keluhan masyarakat juga telah mendapat perhatian Pemkot Samarinda.
Pada awal Oktober, pendataan terhadap rumah-rumah di sekitar proyek dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan sekaligus memperkirakan biaya yang diperlukan untuk perbaikan.
Di luar persoalan ganti rugi, Komisi III DPRD Samarinda turut merencanakan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan.
Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, termasuk kelengkapan dokumen perizinan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
“Memang ada rencana Komisi III untuk melakukan sidak ke sana untuk memastikan bahwa semua prosedur pelaksanaan pembangunan itu, mulai dari izinnya, AMDAL dan segala macam, sudah dipenuhi,” katanya.
Melalui rencana tersebut, DPRD ingin memastikan persoalan yang dikeluhkan warga mendapat tindak lanjut yang jelas.
Pengawasan terhadap kompensasi dan pemeriksaan administrasi maupun aspek lingkungan menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.
Rohim menegaskan, pihaknya akan terus memantau realisasi janji kompensasi yang telah disampaikan pengelola hotel.
Penyelesaian kerusakan rumah warga serta kepatuhan terhadap ketentuan pembangunan menjadi dua hal yang perlu mendapat perhatian hingga persoalan tersebut ditangani. (adv)





