MEGAPOLITIK.COM - Penempatan lapak hasil pengundian di Pasar Pagi Samarinda menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda setelah sejumlah pedagang menyampaikan keberatan.
Lapak yang dimiliki anggota keluarga berbeda, tetapi dikelola oleh orang yang sama, dilaporkan berada di lokasi berjauhan hingga menempati lantai berbeda.
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pedagang dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.
Menanggapi persoalan itu, Komisi II DPRD Kota Samarinda meminta Dinas Perdagangan (Disdag) melakukan evaluasi terhadap hasil penempatan lapak.
Peninjauan kembali diperlukan agar kebijakan penataan pasar tidak hanya memperhatikan aspek administrasi, tetapi juga mempertimbangkan pola pengelolaan usaha yang berlangsung di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menjelaskan bahwa proses penataan Pasar Pagi secara umum masih mengikuti tahapan yang telah direncanakan pemerintah kota.
Meski demikian, keluhan yang muncul setelah pengundian perlu ditangani supaya tidak menimbulkan hambatan bagi pedagang dalam mengelola tempat usahanya.
Joha menyebut, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perbedaan identitas pemilik lapak dan pihak yang menjalankan usaha.
Dalam sejumlah kasus, beberapa lapak terdaftar atas nama anggota keluarga yang berbeda, seperti istri atau anak, meskipun pengelolaan seluruhnya dilakukan oleh satu orang.
“Secara administrasi pemiliknya berbeda, tetapi pengelolanya bisa satu orang,” ujar Joha saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda.
Perbedaan pencatatan tersebut membuat setiap lapak mengikuti proses pengundian secara terpisah.





