MEGAPOLITIK.COM - Penempatan lapak hasil pengundian di Pasar Pagi Samarinda menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda setelah sejumlah pedagang menyampaikan keberatan.
Lapak yang dimiliki anggota keluarga berbeda, tetapi dikelola oleh orang yang sama, dilaporkan berada di lokasi berjauhan hingga menempati lantai berbeda.
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pedagang dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.
Menanggapi persoalan itu, Komisi II DPRD Kota Samarinda meminta Dinas Perdagangan (Disdag) melakukan evaluasi terhadap hasil penempatan lapak.
Peninjauan kembali diperlukan agar kebijakan penataan pasar tidak hanya memperhatikan aspek administrasi, tetapi juga mempertimbangkan pola pengelolaan usaha yang berlangsung di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menjelaskan bahwa proses penataan Pasar Pagi secara umum masih mengikuti tahapan yang telah direncanakan pemerintah kota.
Meski demikian, keluhan yang muncul setelah pengundian perlu ditangani supaya tidak menimbulkan hambatan bagi pedagang dalam mengelola tempat usahanya.
Joha menyebut, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perbedaan identitas pemilik lapak dan pihak yang menjalankan usaha.
Dalam sejumlah kasus, beberapa lapak terdaftar atas nama anggota keluarga yang berbeda, seperti istri atau anak, meskipun pengelolaan seluruhnya dilakukan oleh satu orang.
“Secara administrasi pemiliknya berbeda, tetapi pengelolanya bisa satu orang,” ujar Joha saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda.
Perbedaan pencatatan tersebut membuat setiap lapak mengikuti proses pengundian secara terpisah.
Akibatnya, tempat usaha yang sebenarnya berada dalam satu pengelolaan bisa mendapatkan nomor dan posisi yang tidak berdekatan.
Bahkan, ada pedagang yang memperoleh lapak di lantai dua, sedangkan lapak lainnya berada di lantai tiga dengan jarak yang cukup jauh.
Situasi tersebut berpotensi mengganggu kelancaran operasional karena pedagang harus membagi perhatian untuk mengawasi beberapa lokasi sekaligus.
Selain membutuhkan waktu lebih banyak untuk berpindah tempat, kondisi ini juga dapat menyulitkan pengelola ketika harus melayani pembeli di lapak yang berbeda.
“Kalau berjauhan, pedagang akan kesulitan mengelola dua tempat sekaligus,” tegasnya.
Menurut Joha, Pasar Pagi memiliki peran penting sebagai salah satu pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat Samarinda.
Karena itu, penataan kawasan tersebut perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pedagang agar kegiatan jual beli tetap berjalan lancar setelah proses penempatan lapak dilakukan.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak meminta pemerintah mengesampingkan aturan yang telah ditetapkan.
Namun, pelaksanaan kebijakan perlu disertai evaluasi terhadap kondisi tertentu agar penataan pasar tidak justru menambah kesulitan bagi pelaku usaha, khususnya pedagang yang mengelola lebih dari satu lapak dalam satu keluarga.
“Kalau pengelolanya satu orang, sebaiknya lapaknya bisa didekatkan. Aturan harus mempermudah, bukan mempersulit,” katanya.
Untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, Komisi II mendorong Disdag melakukan pemeriksaan langsung sekaligus mendata kembali pihak yang aktif mengelola setiap lapak.
Informasi yang lebih lengkap mengenai kepemilikan dan pengelolaan usaha dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kemungkinan penyesuaian lokasi secara objektif.
Joha juga menilai komunikasi dengan para pedagang perlu dibuka agar pemerintah memperoleh gambaran langsung mengenai kendala yang mereka hadapi.
Melalui dialog bersama, persoalan penempatan lapak diharapkan dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan penyelesaian yang tidak merugikan pihak tertentu.
Menurutnya, proses evaluasi yang transparan juga penting untuk menjaga kepercayaan antarpedagang.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar yang jelas sehingga tidak menimbulkan kecemburuan maupun anggapan adanya perlakuan berbeda dalam penataan pasar.
Komisi II DPRD Samarinda berencana menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama instansi terkait untuk membicarakan persoalan tersebut lebih lanjut.
Forum itu diharapkan menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi pedagang sekaligus mencari langkah penyelesaian yang dapat diterapkan.
“Kami akan terus mengawal aspirasi pedagang. Kami berharap dinas terkait segera turun dan mendengarkan keluhan mereka,” ungkapnya.
Melalui evaluasi menyeluruh, DPRD berharap penataan Pasar Pagi tidak hanya menghasilkan susunan lapak yang tertib, tetapi juga mendukung kelancaran perdagangan.
Penempatan yang mempertimbangkan kondisi pengelolaan usaha diharapkan dapat memberikan kenyamanan, kepastian, dan rasa keadilan bagi pedagang maupun masyarakat yang berbelanja. (adv)





