MEGAPOLITIK.COM - Kerusakan jalan yang terus terjadi di Kota Samarinda dinilai perlu ditangani melalui langkah pencegahan yang menyasar sumber persoalan.
DPRD Samarinda meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar serta mengendalikan alih fungsi lahan agar kerusakan infrastruktur tidak terus berulang.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai persoalan jalan rusak tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan perbaikan fisik.
Pemerintah perlu menelusuri faktor penyebabnya, termasuk kondisi drainase, aktivitas kendaraan berat, hingga pembangunan permukiman yang tidak memperhatikan ketentuan tata ruang.
“Kita harus tahu penyebabnya dari hulu agar bisa merumuskan solusinya,” ujar Deni.
Menurutnya, kendaraan dengan muatan yang melampaui kapasitas jalan berpotensi mempercepat penurunan kualitas infrastruktur.
Oleh sebab itu, pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar perlu ditingkatkan, terutama pada jalur perkotaan yang tidak dirancang untuk menanggung beban berlebihan.
DPRD Samarinda bersama instansi terkait turut mendorong adanya pembatasan kendaraan berat di sejumlah ruas jalan.
Kendaraan dengan tonase lebih dari 8 ton menjadi salah satu perhatian, termasuk yang melintas di Jalan Pusaka.
Pemerintah dinilai perlu memastikan aktivitas angkutan tersebut sesuai dengan ketentuan dan kemampuan jalan yang digunakan.
Deni menekankan, penanganan kerusakan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh.
Selain mengatur pergerakan kendaraan berat, pemerintah juga perlu membenahi sistem drainase supaya aliran air berjalan dengan baik dan tidak memicu genangan yang dapat memperburuk kondisi jalan.
Di sisi lain, perubahan fungsi lahan untuk pembangunan perumahan juga menjadi persoalan yang perlu diawasi.
Pembukaan kawasan permukiman tanpa perencanaan yang matang berisiko mengurangi area resapan air. Dampaknya, air hujan lebih mudah menggenang dan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan di kawasan sekitarnya.
Deni mengingatkan agar seluruh pembangunan mengikuti ketentuan tata ruang yang berlaku.
Sebelum proyek dimulai, pengembang harus memastikan lokasi yang dipilih sesuai dengan peruntukannya serta memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan potensi bencana.
“Kawasan resapan air yang menjadi zona merah tidak boleh dibangun,” tegas Deni.
Ia meminta pemerintah mengambil tindakan terhadap pengembang yang tidak mematuhi aturan zonasi.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk mempertahankan fungsi kawasan resapan air sekaligus mencegah pembangunan yang dapat meningkatkan risiko genangan di kemudian hari.
Selain persoalan tata ruang, kewajiban pengembang dalam menyediakan fasilitas pendukung perumahan juga menjadi perhatian DPRD. Setiap pembangunan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk ketersediaan fasilitas umum, Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta lahan pemakaman umum sesuai ketentuan yang berlaku.
Deni berpandangan, pembangunan perumahan tidak semestinya hanya berorientasi pada penambahan jumlah unit rumah. Ketersediaan fasilitas publik dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian dari perencanaan agar kawasan yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan penghuninya.
Kebutuhan lahan pemakaman umum di Samarinda juga menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan kewajiban pengembang dilaksanakan.
Menurutnya, ketentuan tersebut harus diawasi secara konsisten, bukan sekadar menjadi persyaratan administratif dalam proses pembangunan.
“Aturan penyediaan RTH dan pemakaman umum oleh pengembang harus betul-betul dijalankan,” tutur Deni.
Untuk memperkuat pengawasan, ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meningkatkan pemantauan terhadap proyek perumahan.
Kedua instansi tersebut diharapkan melakukan pendataan terhadap kawasan yang diduga tidak sesuai dengan aturan zonasi.
Data yang dihimpun nantinya dapat menjadi landasan untuk menentukan tindak lanjut, termasuk penertiban apabila ditemukan pelanggaran.
Deni menilai koordinasi antardinas diperlukan agar pengawasan berjalan efektif dan ketentuan pembangunan dapat diterapkan secara konsisten.
“Dinas terkait harus melakukan pengawasan maksimal terhadap perumahan yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap pengendalian kendaraan berat, pembenahan drainase, serta pengawasan alih fungsi lahan dapat berjalan beriringan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu menekan kerusakan jalan yang berulang, mengurangi potensi genangan, dan menjaga kualitas lingkungan perkotaan. (adv)





