MEGAPOLITIK.COM -  Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran di Kota Samarinda.

DPRD menilai belanja daerah perlu diarahkan lebih kuat untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

Sorotan tersebut disampaikan DPRD Kota Samarinda dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran seharusnya mampu menghasilkan dampak konkret, terutama terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

APBD Besar Dinilai Belum Maksimal Tekan Pengangguran

Menurut Anhar, besarnya kapasitas fiskal yang dimiliki daerah seharusnya dapat menjadi instrumen untuk mempercepat penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Ia menyoroti bahwa ketika nilai APBD sempat berada di kisaran Rp5,1 triliun, hasil terhadap pengurangan angka pengangguran dinilai belum optimal.

“Dengan besaran anggaran seperti itu, seharusnya bisa memberikan dampak yang lebih kuat dalam menurunkan angka pengangguran secara signifikan,” ujarnya.

DPRD menilai program pembangunan perlu dievaluasi agar lebih terfokus pada sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi dan tidak hanya terkonsentrasi pada pembangunan fisik.

Kontribusi APBD terhadap Ekonomi Daerah Masih Terbatas

Memasuki tahun 2026, APBD Samarinda mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp3,1 triliun.

Meski demikian, DPRD meminta pemerintah daerah tetap menjaga orientasi belanja agar mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Anhar menyebut kontribusi APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih relatif terbatas.

“Tingkat pengangguran kita masih cukup tinggi, sementara kontribusi APBD terhadap PDRB baru sekitar 7 sampai 8 persen terhadap pergerakan ekonomi daerah,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya formulasi kebijakan yang lebih produktif agar belanja pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.

DPRD Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal

Selain menyoroti efektivitas anggaran, DPRD juga mengangkat persoalan serapan tenaga kerja lokal pada sejumlah proyek pembangunan di Samarinda.

Anhar menilai proyek strategis yang berjalan di daerah seharusnya menjadi peluang bagi masyarakat setempat untuk memperoleh pekerjaan.

“Program pembangunan pemerintah sebenarnya cukup banyak. Tapi sayangnya, serapan tenaga kerja lokal pada proyek-proyek tersebut sangat minim,” ujarnya.

Ia mendorong adanya kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi pekerja lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perputaran Ekonomi Daerah Dinilai Belum Maksimal

DPRD turut menyoroti penggunaan tenaga kerja dan material dari luar daerah yang dinilai membuat dampak ekonomi lokal belum optimal.

Menurut Anhar, kondisi tersebut menyebabkan sebagian perputaran uang justru terjadi di luar Samarinda.

“Mayoritas pekerjanya dari luar daerah. Belanja materialnya juga dari Surabaya dan Jakarta. Otomatis uangnya berputar di luar, tidak di daerah sendiri,” pungkasnya.

DPRD menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan perlu lebih berpihak pada penguatan ekonomi lokal agar pertumbuhan yang terjadi tidak hanya tercermin dari pembangunan fisik, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (adv)