Minggu, 22 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

DPRD Samarinda Soroti Wacana Pengalihan Guru PPPK ke Pemerintah Pusat

Jumat, 21 Agustus 2026 - 17:21

DPRD - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ismail Latisi/ Foto: IST

MEGAPOLITIK.COM - Rencana penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bawah pemerintah pusat mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. 

Perubahan status dari pegawai daerah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dinilai harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, meminta pemerintah memperjelas dampak kebijakan tersebut terhadap pemerintah daerah. 

Ia menilai perubahan status kepegawaian guru berkaitan erat dengan pembagian tugas antara pusat dan daerah dalam mengelola tenaga pendidik.

“Kita lihat dulu implikasinya,” terangnya.

Selama ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyesuaikan kebutuhan guru dengan kondisi sekolah di wilayahnya. 

Kewenangan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pemenuhan tenaga pendidik, penempatan hingga pembinaan dan evaluasi kinerja.

DPRD Soroti Potensi Tumpang Tindih

Perubahan kewenangan dapat terjadi apabila guru PPPK nantinya sepenuhnya berada di bawah pemerintah pusat. 

Kondisi itu menurut Ismail perlu diantisipasi supaya tidak muncul ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan guru di daerah.

“Nanti irisan dengan daerah bagaimana?” ucap Ismail.

Sejumlah mekanisme dinilai perlu dijabarkan terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diterapkan. 

Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang akan menangani evaluasi kinerja, menentukan penempatan maupun rotasi guru, serta menetapkan kebutuhan tenaga pendidik pada setiap wilayah.

Kebutuhan tenaga pengajar sendiri tidak dapat disamaratakan. 

Setiap daerah memiliki kondisi sekolah dan kebutuhan pendidikan yang berbeda sehingga kebijakan pengelolaan guru tetap perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah.

Sentralisasi Jangan Hambat Kebutuhan Daerah

Ismail mengingatkan agar perubahan pengelolaan guru tidak justru mempersempit ruang pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sekolah. 

Menurutnya, pemerintah daerah tetap membutuhkan mekanisme yang memungkinkan penyesuaian tenaga pendidik berdasarkan kondisi di lapangan.

“Jangan sampai ada implikasi lain yang belum kita tahu,” ucapnya.

Hingga kini, Komisi IV DPRD Samarinda belum menentukan sikap final mengenai wacana tersebut. 

DPRD masih menunggu aturan resmi sekaligus penjelasan lebih rinci dari pemerintah pusat mengenai teknis pengalihan status guru PPPK.

Komisi IV Siapkan Pembahasan Bersama

Langkah berikutnya yang direncanakan Komisi IV ialah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. 

Forum tersebut akan digunakan untuk melihat kemungkinan konsekuensi kebijakan terhadap sistem pendidikan di daerah.

Kesiapan pemerintah daerah dinilai penting apabila pengalihan status tersebut nantinya benar-benar diberlakukan. 

Berbagai kemungkinan perlu dipetakan sejak awal agar pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan daerah dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Kalau kebijakannya berdampak ke daerah, pasti kita sesuaikan,” jelasnya.

Ismail menegaskan DPRD Samarinda akan menyesuaikan kebijakan daerah apabila pengalihan status guru PPPK berdampak pada daerah. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink