MEGAPOLITIK.COM - Penguatan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan DPRD Kota Samarinda bersama rombongan DPRD Kabupaten Kolaka.
Kunjungan kerja tersebut dimanfaatkan kedua lembaga legislatif untuk bertukar informasi mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap aparatur pemerintah dan upaya menjaga tata kelola birokrasi yang akuntabel.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal atau yang dikenal dengan sapaan Haji Joha, mengatakan bahwa rombongan dari Kabupaten Kolaka ingin memperoleh gambaran mengenai peran DPRD Samarinda dalam memantau kinerja jajaran pemerintah kota.
Pembahasan tersebut mencakup bagaimana fungsi pengawasan dijalankan serta bagaimana hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif dibangun dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Kunjungan ini berkaitan dengan penanyaan sejauh mana peran DPRD Kota Samarinda dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Kota Samarinda," ujar Haji Joha usai ditemui di gedung dewan.
Dalam menjelaskan mekanisme yang berjalan di Samarinda, Haji Joha menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka antara DPRD dan pemerintah daerah.
Menurutnya, pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif apabila kedua pihak mampu membangun koordinasi yang baik tanpa mengesampingkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.
Ia menerangkan bahwa hubungan kelembagaan tidak semestinya hanya diwarnai perbedaan pandangan.
Dialog dan kerja sama yang berkesinambungan justru diperlukan agar berbagai persoalan pemerintahan dapat dibahas secara produktif.
"Kami menjelaskan bahwa di sini, sebagai anggota DPRD, posisi kita adalah bagian dari pejabat penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar dengan Wali Kota. Oleh karena itu, pola hubungan yang kita bangun adalah saling berkomunikasi dan berkoordinasi secara produktif," tambahnya.
Haji Joha juga menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan tetap mengacu pada ketentuan hukum serta tugas dan kewenangan DPRD.
Setiap langkah yang dilakukan harus berada dalam koridor aturan sehingga pengawasan terhadap aparatur pemerintah dapat berlangsung secara transparan dan bertanggung jawab.
"Tidak ada hal yang berlebihan yang kita sampaikan kepada mereka. Semua berjalan transparan dan sesuai dengan fungsi dasar dewan, termasuk dalam hal pengawasan kinerja aparatur," tegas Politisi Kota Samarinda tersebut.
Fungsi pengawasan legislatif memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan pemerintahan yang terbuka, disiplin, dan akuntabel.
Melalui pemantauan terhadap kinerja aparatur, DPRD dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan serta memperhatikan kepentingan masyarakat.
Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kolaka ke Samarinda diharapkan menjadi sarana pembelajaran bersama bagi kedua daerah.
Pertukaran pengalaman tersebut dapat memberikan referensi dalam memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan kedisiplinan birokrasi, serta mendorong pelayanan publik yang lebih baik.
Melalui komunikasi antarlembaga legislatif, praktik yang dinilai efektif dapat menjadi bahan pertimbangan untuk diterapkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Dengan demikian, kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang berbagi informasi, tetapi juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. (adv)





