MEGAPOLITIK.COM -  Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda dinilai sudah memiliki aturan dan petunjuk teknis yang jelas.

Namun, DPRD menilai persoalan utama yang masih terjadi justru terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dan sekolah.

Namun, informasi tersebut belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh masyarakat.

Akibatnya, masih banyak orang tua yang datang langsung meminta bantuan agar anak mereka bisa masuk ke sekolah negeri tertentu.

Aturan Sudah Jelas, Tapi Masih Banyak yang Bingung

Sri Puji menegaskan bahwa ketentuan SPMB di Samarinda, termasuk daya tampung sekolah, sudah diatur secara jelas dalam petunjuk teknis yang berlaku. Persoalannya, aturan tersebut belum sepenuhnya dipatuhi dan dipahami di lapangan.

“SPMB di Kota Samarinda sebenarnya juknisnya sudah jelas, daya tampung juga sudah jelas. Tinggal sekarang apakah itu ditaati di lapangan dan apakah masyarakat benar-benar memahami mekanismenya,” ujarnya.

Banyak Keluhan Saat Reses DPRD

Dalam kegiatan reses di sejumlah wilayah, Sri Puji mengaku masih banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait sulitnya memasukkan anak ke sekolah yang diinginkan.

Bahkan, ada warga yang mempertanyakan mengapa anak mereka tidak diterima di sekolah terdekat, sementara siswa dari wilayah lain justru bisa diterima.

Kondisi ini menurutnya menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman terhadap sistem zonasi dan mekanisme penerimaan siswa baru.

Sosialisasi Dinilai Belum Menyentuh Tingkat RT

Sri Puji menilai perlu adanya penguatan sosialisasi hingga tingkat paling bawah, termasuk RT, agar informasi terkait zonasi, daya tampung, dan mekanisme penerimaan dapat dipahami secara menyeluruh.

“Masih banyak RT yang belum tahu mekanismenya. Padahal ini penting supaya masyarakat tidak bingung saat pendaftaran dibuka,” katanya.

Ia juga menyoroti masih adanya orang tua yang berupaya memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu, yang pada akhirnya dapat memicu praktik tidak sehat dalam proses penerimaan siswa baru.

DPRD Minta Sosialisasi Diperluas

Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Samarinda meminta pemerintah memperluas sosialisasi melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial, spanduk di sekolah, hingga penyuluhan langsung ke masyarakat.

“Kami berharap dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menerima sistem penerimaan yang sudah ditetapkan dan tidak lagi hanya berfokus pada sekolah-sekolah tertentu,” pungkasnya. (adv)