MEGAPOLITIK.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026.
Selama 24 bulan tersebut, ruang publik diwarnai enam gelombang unjuk rasa besar yang melibatkan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil.
Data resmi Baharkam Polri mencatat tren peningkatan signifikan.
Tahun 2024 tercatat 7.765 aksi, melonjak menjadi 12.242 aksi pada 2025, dan hingga September 2026 sudah mencapai 8.506 aksi.
Aksi Pertama: Tolak Kenaikan PPN 12 Persen (Desember 2024)
Gelombang pertama muncul di akhir 2024.
Masyarakat dan mahasiswa menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Aksi ini menjadi pembuka rangkaian protes di awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran dan menyebar di beberapa kota besar.
- Wapres Gibran Gelar Audiensi Aspeksindo Bahas Percepatan dan Penguatan Pesisir Kepulauan, Apa Bentuk Nyata Program Perkuatan Kepulauan?
- Presiden Prabowo Subianto Hadiri KTT ASEAN 48 Cebu Filipina Bahas Konflik Timur Tengah, Berikut 3 Pejabat Kabinet Merah Putih yang Mendampinginya!
- Kampus Bukan Dapur Negara: Penolakan MBG di Kampus Mengancam Demokrasi Akademik
Aksi Kedua: Aksi “Indonesia Gelap” dan Demo Ojek Online (Februari 2025)
Pada Februari 2025, aksi yang dikenal dengan tagar “Indonesia Gelap” digelar bersamaan dengan demonstrasi pengemudi ojek online.
Tuntutan berfokus pada kesejahteraan pekerja, kejelasan regulasi, dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dinilai memberatkan masyarakat.
Aksi Ketiga: Tolak Revisi Undang-Undang TNI (Maret 2025)
Gelombang ketiga terjadi pada Maret 2025. Mahasiswa dan kelompok masyarakat menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI.
Aksi berlangsung di depan Gedung DPR/MPR dan sejumlah kota.
Tuntutan utama adalah penolakan terhadap perluasan peran TNI di ranah sipil.
Aksi Keempat: Demo Tunjangan DPR yang Berujung Kerusuhan (Agustus–September 2025)
Gelombang keempat menjadi yang paling besar dan berdarah.
Unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan anggota DPR pada Agustus hingga September 2025 berujung kerusuhan di berbagai daerah.
Ratusan orang ditangkap dan terdapat korban jiwa.
Peristiwa ini menjadi titik tegang tertinggi dalam dua tahun pemerintahan.
Aksi Kelima: Reformasi Jilid 2 dan Mosi Tidak Percaya (Juni–Juli 2026)
Pada Juni hingga Juli 2026, mahasiswa dari berbagai kampus menggelar rangkaian aksi yang membawa wacana “Reformasi Jilid 2” dan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan.
Unjuk rasa menyebar luas dari Jakarta hingga daerah-daerah lain dengan tuntutan evaluasi total kebijakan.
Aksi Keenam: Aksi Dua Tahun Pemerintahan (20 Oktober 2026)
Gelombang keenam berlangsung hari ini, 20 Oktober 2026.
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Aksi dipimpin antara lain oleh BEM UI bersama mahasiswa dari ITB, UGM, Unpad, Undip, Unnes, UPN Veteran Yogyakarta, Unair, dan Universitas Brawijaya.
Mereka membawa lima tuntutan terkait karhutla, ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan KKN, serta biaya layanan publik.
Informasi terkait aksi hari ini disampaikan melalui kanal resmi BEM UI di Instagram @bemui_official.
Sementara data jumlah aksi unjuk rasa bersumber dari pernyataan resmi Baharkam Polri.
Polda Metro Jaya mengerahkan 9.505 personel gabungan untuk mengamankan aksi hari ini, dengan informasi lalu lintas disampaikan melalui akun resmi.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ditandai oleh intensitas unjuk rasa yang tinggi.
Enam gelombang besar tersebut menjadi catatan penting bagaimana aspirasi masyarakat disuarakan di ruang publik. (jay/pra)





