MEGAPOLITIK.COM - Krisis iklim bukan hanya persoalan suhu bumi yang meningkat, cuaca ekstrem, atau bencana alam.
Dampaknya juga dapat merambat ke kehidupan sehari-hari, termasuk biaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kemampuan rumah tangga menjaga pola makan.
Dalam riset terbarunya, Greenpeace Indonesia menyoroti bagaimana dampak krisis iklim berkaitan dengan tekanan biaya hidup, pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Laporan bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah tersebut menggambarkan pengalaman masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi di tengah risiko lingkungan.
Salah satu temuan yang menarik perhatian adalah adanya responden yang mengurangi porsi atau frekuensi makan untuk menyesuaikan pengeluaran.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana gangguan lingkungan dapat berkaitan dengan biaya pangan, dan apa dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga?
1. Greenpeace Soroti Biaya Pangan dalam Tekanan Hidup Warga
Greenpeace Indonesia menempatkan pola konsumsi dan biaya pangan sebagai aspek yang paling besar kontribusinya dalam analisis indeks penghidupan pada penelitian tersebut, yakni sebesar 41 persen.
Aspek produktivitas dan pendapatan berkontribusi sebesar 39 persen, sedangkan akses tempat tinggal dan biaya transportasi sebesar 20 persen.
Angka tersebut merupakan kontribusi aspek dalam analisis yang dilakukan Greenpeace, bukan persentase kenaikan harga pangan nasional ataupun persentase penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan membeli makanan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa dampak krisis iklim perlu dilihat bersama kondisi ekonomi masyarakat.
Ketika sumber penghasilan terganggu atau pengeluaran meningkat, kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat ikut tertekan.
Bagi keluarga dengan anggaran terbatas, kebutuhan pangan menjadi bagian penting dari pengeluaran yang harus dikelola.
Perubahan harga bahan makanan maupun gangguan pendapatan dapat memaksa mereka menyesuaikan belanja harian.
2. Sebanyak 24,65 Persen Responden Mengurangi Porsi Makan
Salah satu temuan dalam laporan Besok Harga Naik! adalah sebanyak 24,65 persen responden mengaku mengurangi porsi atau frekuensi makan sebagai salah satu cara menghadapi tekanan pengeluaran.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan biaya hidup dapat memengaruhi kebiasaan makan, bukan hanya pilihan merek atau jenis bahan makanan yang dibeli.
Ketika anggaran rumah tangga terbatas, sebagian orang dapat memilih menu yang lebih murah, mengurangi pembelian bahan tertentu, atau menyesuaikan jumlah makanan yang dikonsumsi.
Namun, angka tersebut perlu dibaca secara tepat.
Persentase 24,65 persen merujuk pada responden dalam penelitian Greenpeace, bukan seluruh penduduk Indonesia.
Angka itu juga tidak membuktikan bahwa semua responden mengurangi makan semata-mata akibat kenaikan harga pangan atau krisis iklim.
Meski demikian, perubahan porsi dan frekuensi makan menjadi temuan penting karena menyangkut kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar.
Ketika penghematan mulai menyentuh makanan, tekanan ekonomi tidak lagi hanya terlihat pada jumlah uang yang tersisa, tetapi juga pada pilihan konsumsi sehari-hari.
3. Bagaimana Krisis Iklim Bisa Memengaruhi Harga Bahan Pangan?
Krisis iklim dapat memengaruhi sistem pangan melalui gangguan terhadap produksi dan distribusi.
Perubahan pola hujan, kekeringan, banjir, serta cuaca ekstrem berpotensi menghambat kegiatan pertanian dan perikanan.
Di sektor pertanian, kondisi cuaca yang tidak mendukung dapat meningkatkan risiko gagal panen atau menurunkan hasil produksi pada komoditas tertentu.
Sementara itu, nelayan dapat menghadapi keterbatasan waktu melaut ketika kondisi laut dan cuaca membahayakan keselamatan.
Gangguan tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan pasokan.
Apabila pasokan suatu komoditas menurun sementara permintaan tetap tinggi, harga dapat mengalami tekanan.
Bencana yang menghambat jalur distribusi juga berpotensi meningkatkan biaya pengiriman dan memperlambat pasokan ke pasar.
Meski begitu, harga pangan tidak ditentukan oleh faktor iklim saja.
Biaya pupuk, bahan bakar, transportasi, permintaan konsumen, musim panen, serta kebijakan perdagangan juga dapat memengaruhi harga yang dibayar masyarakat.
Karena itu, hubungan antara krisis iklim dan harga pangan perlu dilihat berdasarkan data produksi, pasokan, distribusi, serta perkembangan harga komoditas.
Tidak tepat jika setiap kenaikan harga langsung dianggap sebagai akibat perubahan iklim tanpa bukti pendukung.
4. Data Inflasi BPS Bisa Menjadi Pembanding Harga Pangan
Untuk melihat perkembangan biaya hidup secara lebih luas, hasil penelitian Greenpeace dapat dibandingkan dengan data resmi mengenai inflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan atau year-on-year pada September 2026 sebesar 3,28 persen.
Inflasi bulanan atau month-to-month pada periode yang sama tercatat sebesar 0,30 persen.
Namun, inflasi umum tidak sama dengan kenaikan harga pangan saja.
Angka tersebut mencerminkan perubahan harga pada cakupan barang dan jasa yang diukur dalam Indeks Harga Konsumen.
Untuk menilai perkembangan harga bahan makanan secara lebih spesifik, diperlukan pemeriksaan terhadap rincian kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau serta data harga komoditas terkait.
Data tersebut juga perlu dibaca berdasarkan periode dan wilayah.
Perubahan harga beras, cabai, telur, ikan, atau bahan pangan lainnya dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain.
Dengan membandingkan data resmi dan hasil penelitian Greenpeace, pembahasan mengenai biaya pangan dapat menjadi lebih menyeluruh.
Namun, kedua sumber itu memiliki fungsi berbeda: BPS menyajikan indikator statistik harga, sedangkan riset Greenpeace menggambarkan pengalaman responden terkait penghidupan dan tekanan ekonomi.
5. Warga Berhemat hingga Menanam Kebutuhan Pangan Sendiri
Laporan Greenpeace juga mencatat berbagai cara yang dilakukan responden untuk menghadapi tekanan biaya hidup.
Strategi tersebut mencakup penghematan konsumsi, menanam kebutuhan pangan di rumah, hingga mencari sumber pendapatan tambahan.
Sebanyak 57,34 persen responden dilaporkan memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat pengeluaran sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan.
Sementara itu, 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pangan sendiri.
Upaya tersebut dilaporkan membantu menghemat sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Greenpeace juga mencatat 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk menambah pendapatan.
Tambahan pemasukan yang dilaporkan berada pada kisaran Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan.
Selain itu, 17,73 persen responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, yang dilaporkan menghasilkan tambahan sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Angka-angka tersebut menggambarkan strategi responden dalam menyesuaikan pengeluaran dan menambah pemasukan.
Namun, kemampuan menanam pangan sendiri atau menjalankan pekerjaan sampingan tidak selalu tersedia bagi semua rumah tangga.
Penghematan juga memiliki batas.
Bagi keluarga yang pengeluarannya sudah didominasi kebutuhan pokok, ruang untuk memangkas belanja bisa lebih kecil dibandingkan rumah tangga yang memiliki anggaran lebih longgar.
6. Riset Greenpeace Melibatkan 361 Responden di Pulau Jawa
Riset Besok Harga Naik! melibatkan 361 responden dari delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi di Pulau Jawa, yaitu Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul atau kawasan Yogyakarta Raya.
Kelompok yang dikaji mencakup petani, nelayan, buruh formal, pekerja lepas, pekerja berbasis aplikasi, mahasiswa yang bekerja, ibu rumah tangga, serta pelaku usaha.
Cakupan tersebut memungkinkan penelitian menggambarkan pengalaman kelompok dengan kondisi pekerjaan dan penghidupan yang berbeda.
Gangguan cuaca, misalnya, dapat memengaruhi kegiatan nelayan, sedangkan pekerja berbasis aplikasi dapat menghadapi hambatan mobilitas ketika hujan deras atau banjir mengganggu perjalanan.
Namun, jumlah responden dan cakupan wilayah penelitian perlu menjadi perhatian saat membaca hasilnya.
Penelitian tersebut tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh rumah tangga Indonesia.
Untuk mengetahui apakah pola serupa terjadi di daerah lain, dibutuhkan data tambahan mengenai harga pangan, kondisi produksi dan distribusi, cuaca, serta pengeluaran rumah tangga setempat.
Mengapa Temuan Ini Penting bagi Ketahanan Pangan?
Temuan Greenpeace memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai krisis iklim tidak cukup berhenti pada kerusakan lingkungan atau frekuensi bencana.
Dampaknya terhadap penghidupan, pendapatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar juga perlu diperhatikan.
Ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan di pasar.
Kemampuan masyarakat untuk membeli dan mengakses pangan juga menjadi bagian penting, terutama bagi rumah tangga yang pendapatannya rentan terhadap gangguan ekonomi.
Oleh karena itu, pemantauan harga komoditas, perlindungan terhadap kelompok rentan, kesiapan menghadapi bencana, dan ketahanan sistem produksi serta distribusi pangan menjadi aspek yang relevan dalam pembahasan kebijakan.
Greenpeace mendorong pemerintah untuk menangani krisis iklim dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.
Rekomendasi dan penilaian tersebut merupakan pandangan Greenpeace yang disampaikan melalui riset dan siaran persnya.
Pada akhirnya, laporan ini mengingatkan bahwa krisis iklim memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang perlu diteliti lebih jauh.
Temuan mengenai responden yang mengurangi porsi atau frekuensi makan menjadi salah satu alasan mengapa hubungan antara lingkungan, harga pangan, dan daya beli masyarakat layak mendapat perhatian.
Meski tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh Indonesia, hasil penelitian tersebut memberi gambaran mengenai tekanan yang dialami sebagian responden.
Untuk memahami kondisi nasional secara lebih akurat, temuan itu perlu dilengkapi dengan data resmi mengenai inflasi pangan, harga komoditas, produksi, dan distribusi di berbagai daerah. (tan/pra)





