Minggu, 22 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

Imbauan Gubernur Kaltim Soal Hotel BUMD Disorot, DPRD Samarinda Minta Swasta Tetap Diberi Ruang

Senin, 19 Oktober 2026 - 21:2

DPRD SAMARINDA - Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng/ Foto: IST

MEGAPOLITIK.COM - Sorotan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang mengarahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengutamakan hotel milik badan usaha milik daerah (BUMD) dalam kegiatan pemerintahan muncul dari DPRD Kota Samarinda. 

Kebijakan tersebut dinilai perlu ditinjau kembali agar upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap memberi ruang bagi hotel swasta untuk bersaing.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, berpandangan bahwa pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan merupakan langkah yang wajar. 

Meski demikian, pelaksanaannya perlu memperhatikan keberlangsungan usaha lain agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam persaingan industri perhotelan.

“Peningkatan pendapatan daerah tentu penting. Tetapi, kita juga harus memastikan kebijakan yang diambil tidak membuat pelaku usaha lain kehilangan kesempatan untuk berkembang,” ujar Ronal.

Perhatian tersebut berkaitan dengan Surat Imbauan Gubernur Kaltim Nomor 900.1.13.2/4214/EK.3 tertanggal 10 Agustus 2026. 

Melalui surat itu, OPD diarahkan untuk memprioritaskan Hotel Claro Pandurata Samarinda dan Blue Sky Pandurata Boutique Hotel Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan rapat, pertemuan, maupun akomodasi perjalanan dinas.

Ronal menilai, kebijakan pemilihan hotel untuk kebutuhan pemerintahan dapat memengaruhi distribusi pendapatan di sektor perhotelan. 

Selama ini, kegiatan kedinasan menjadi salah satu pasar bagi penyedia jasa akomodasi. 

Apabila pemesanan lebih banyak terpusat pada hotel tertentu, pelaku usaha swasta berisiko kehilangan sebagian kesempatan memperoleh pendapatan, terutama ketika belanja pemerintah sedang dibatasi melalui kebijakan efisiensi.

“Hotel swasta juga bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Mereka membayar pajak, mempekerjakan masyarakat lokal, dan ikut menggerakkan usaha-usaha pendukung lainnya,” tegasnya.

Ia turut mengacu pada data yang disebut berasal dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Samarinda. N

ilai pendapatan sektor perhotelan hingga akhir September 2026 tercatat mencapai Rp166 miliar. Sementara itu, pendapatan sepanjang 2025 berada di angka Rp200 miliar.

Menurut Ronal, angka tersebut patut diperhitungkan ketika pemerintah menyusun kebijakan yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perhotelan. 

Pertimbangan terhadap kondisi pasar diperlukan agar langkah peningkatan penerimaan daerah tidak mengurangi kesempatan pelaku usaha lain untuk memperoleh konsumen.

Perlindungan terhadap iklim investasi juga menjadi perhatian, terlebih pembangunan Hotel Courtyard by Marriott Samarinda telah memasuki tahap konstruksi. 

Ronal menilai, kepastian berusaha dan kompetisi yang sehat diperlukan agar industri perhotelan di Samarinda dapat berkembang, baik pada sektor usaha milik daerah maupun swasta.

Dalam menentukan tempat pelaksanaan kegiatan kedinasan, ia mendorong pemerintah menggunakan pertimbangan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan acara. 

Kapasitas ruangan, kelengkapan fasilitas, tarif, lokasi, serta kualitas layanan dinilai lebih relevan sebagai dasar pemilihan dibandingkan hanya melihat status kepemilikan hotel.

“Kalau fasilitasnya memenuhi, kapasitasnya sesuai, dan harganya kompetitif, hotel tersebut seharusnya tetap bisa dipertimbangkan. Yang utama adalah kebutuhan kegiatan terpenuhi dan proses pemilihannya dilakukan secara profesional,” tambahnya.

Atas dasar itu, Ronal meminta Pemprov Kaltim mengkaji pelaksanaan imbauan tersebut.

Menurutnya, pemanfaatan hotel BUMD untuk mendukung pendapatan daerah tetap dapat dilakukan tanpa menutup peluang bagi penyedia jasa perhotelan swasta yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan pemerintahan.

“Prinsipnya harus adil. Hotel BUMD boleh dioptimalkan, tetapi hotel swasta yang memenuhi persyaratan juga perlu memperoleh kesempatan. Jangan sampai kebijakan ini dipahami sebagai penutupan akses bagi pelaku usaha lainnya,” sebutnya.

Ronal juga mendorong Pemerintah Kota Samarinda dan PHRI menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas pola kerja sama yang menguntungkan berbagai pihak.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pendekatan yang mendukung pendapatan daerah sekaligus menjaga kelangsungan bisnis, penyerapan tenaga kerja, dan minat investasi.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan pendapatan dari satu sektor usaha, melainkan memastikan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan secara luas. Pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha swasta perlu tumbuh bersama,” jelasnya.

Ronal menegaskan, peningkatan pendapatan daerah perlu diiringi upaya agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh berbagai pihak.

Ia berharap pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha swasta dapat berkembang bersama tanpa mengorbankan kesempatan usaha masing-masing. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink