MEGAPOLITIK.COM - Gelombang penolakan terhadap pelibatan perguruan tinggi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat di kalangan kampus besar.

Berbeda dengan Universitas Hasanuddin yang menjadi pelopor dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sejumlah kampus lain tegas menolak menjadikan lingkungan akademik sebagai operator dapur program pemerintah.

Penolakan Program MBG di Kampus

Beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Paramadina, menolak membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dianggap menyimpang dari Tri Dharma yaitu pengabdian, pengajaran, dan penelitian.

Mereka lebih memilih terlibat dalam kajian sosial‑ekonomi, logistik, dan ketahanan pangan daripada mengelola dapur secara praktis.

Universitas Padjadjaran belum mengambil keputusan terkait pembangunan SPPG, karena kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian untuk menghasilkan keputusan yang paling tepat bagi institusi.

Badan Gizi Nasional menekankan bahwa SPPG di kampus dapat menjadi laboratorium nyata bagi berbagai disiplin ilmu, meningkatkan teknologi, inovasi menu, serta memberikan peluang magang bagi mahasiswa dalam proses bisnis dan rantai pasok MBG.

Menjadi Ancaman Demokrasi Kampus

Universitas Islam Indonesia (UII) melalui rektornya menegaskan bahwa kampus memiliki mandat utama untuk meningkatkan mutu pendidikan, melakukan riset, pengabdian masyarakat, serta menjaga nalar kritis terhadap kebijakan negara.

Menurutnya, mengelola dapur MBG justru berisiko mengaburkan fungsi inti tersebut.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Universitas Indonesia. Rektor UI Heri Hermansyah menolak konsep “satu kampus satu dapur”.

Hal ini karena tidak sesuai dengan karakter perguruan tinggi.

Mahasiswa UI dianggap sudah dewasa dan memiliki kemandirian penuh dalam menentukan pilihan konsumsi mereka.

Alih-alih melibatkan birokrasi akademik, UI lebih memilih menyerahkan pengelolaan kepada unit usaha profesional seperti hotel atau wisma kampus.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB University mengirim surat terbuka kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dengan nada tegas berisi kalimat “Tolong Pak, jangan terlalu memaksa.”.

Mereka menegaskan bahwa institusi pendidikan adalah lembaga moral dan intelektual, bukan “proyek tumbal” bagi program yang masih menyisakan banyak persoalan.

Unhas Jadi Kampus Pertama Terima dan Kelola MBG

Di sisi lain, Unhas membela langkahnya dengan menyebut SPPG sebagai laboratorium hidup yang mengintegrasikan riset, pendidikan, dan pengabdian masyarakat.

Rektor Unhas Jamaluddin Jompa melihat pelibatan kampus sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap program prioritas nasional.

Polemik ini sesungguhnya menyentuh pertanyaan mendasar tentang batas otonomi kampus.

Ketika perguruan tinggi diposisikan sebagai pelaksana operasional kebijakan politik pemerintah, independensi akademik dan peran sebagai penjaga nalar kritis menjadi taruhannya.

Apakah kampus harus ikut turun tangan menjalankan program pemerintah, atau justru menjaga jarak agar tetap bisa mengkritik dengan bebas?

Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan wajah perguruan tinggi Indonesia di masa mendatang.(jay)