MEGAPOLITIK.COM -  Postur APBD Kaltim 2026 kembali goyah.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh tak menutupi kekecewaannya setelah rapat alot antara Banggar dan TAPD pada Senin (17/11/2025).

Rapat tersebut membahas ulang struktur APBD 2026 yang terkena imbas pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur menjadi pihak yang paling terdampak. Pemotongan anggaran dipastikan berpotensi menunda sejumlah proyek strategis.

“Semua terdampak, termasuk anggaran infrastruktur. Rapat masih deadlock. Usulan banyak, tapi uangnya tidak tahu nanti,” ujar Abdulloh.

Potensi Proyek Ditunda, Skala Prioritas Dirombak

Dengan kas daerah yang semakin menyempit, DPRD dan Pemprov Kaltim dihadapkan pada pilihan sulit: memangkas atau menunda pembangunan yang sebelumnya telah masuk rencana kerja.

Abdulloh menyebut, rapat Banggar–TAPD belum memutuskan daftar proyek prioritas.

Pembahasan lanjutan akan dilakukan untuk menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur yang masih bisa diselamatkan.

APBD Turun Drastis: Dari Rp21,35 Triliun ke Rp15 Triliun

Pada September lalu, KUA-PPAS 2026 sempat disepakati di angka Rp21,35 triliun.

Namun setelah koreksi pendapatan transfer, nilainya amblas menjadi Rp15 triliun. Penurunannya mencapai Rp6 triliun, terutama dari komponen transfer pusat.

Situasi ini otomatis mengubah komposisi postur anggaran yang kini sedang dinegosiasikan ulang antara DPRD dan Pemprov.

Pemprov Mengakui Ruang Fiskal Menyempit

Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni, mengakui bahwa kemampuan fiskal Kaltim untuk membiayai proyek infrastruktur bakal sangat terbatas.

“Kita tidak punya ruang yang leluasa untuk membangun infrastruktur. Harus menyesuaikan draf kapasitas yang bisa kita penuhi,” ujarnya usai rapat.

Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penundaan berbagai proyek yang sebelumnya dianggap prioritas. (adv)