MEGAPOLITIK.COM - Di berbagai wilayah Kalimantan Timur, ruas-ruas jalan utama kini berubah menjadi deretan lubang, retakan, dan permukaan bergelombang yang setiap hari menguji kesabaran para pengguna jalan.

Kondisi ini sudah jauh melewati batas keluhan pribadi dan telah menjadi persoalan publik yang membutuhkan respons cepat dan terukur.

Kerusakan pun terjadi di semua level: jalan nasional rusak, jalan provinsi tak kalah bermasalah, sementara jalan kabupaten menghadapi kondisi serupa.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tingginya beban lalu lintas, kebutuhan mobilitas masyarakat, dan kemampuan anggaran untuk melakukan penanganan.

Karena itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan perlunya solusi yang lebih berani dan tidak terjebak dalam tarik-menarik kewenangan birokratis.

“Kami memahami bahwa banyak jalan baik nasional, provinsi, maupun kabupaten berada dalam kondisi memprihatinkan,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

“Koordinasi dengan Dinas PUPR terus kami lakukan agar perbaikan bisa berjalan efisien dan efektif,” lanjutnya.

Ia mengingatkan bahwa banyak jalan dibiarkan rusak selama bertahun-tahun tanpa penanganan signifikan.

Situasi seperti ini tidak boleh kembali terjadi karena berdampak langsung pada keselamatan pengguna jalan hingga kenaikan biaya logistik.

“Saya tidak melihat status jalannya. Yang terpenting, jika jalan rusak, maka harus segera diperbaiki,” tegas pria yang akrab disapa Hamas itu.

Menurutnya, pembahasan mengenai siapa yang bertanggung jawab sering kali justru memperlambat realisasi perbaikan.

Karena itu, pendekatan yang lebih praktis dan sigap sangat diperlukan.

Hasanuddin juga menekankan pentingnya transparansi anggaran.

“Dana perbaikan harus digunakan dengan tepat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Baginya, transparansi bukan sekadar laporan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah dialokasikan untuk perbaikan nyata di lapangan.

“Kami mendorong agar seluruh anggaran diprioritaskan untuk memperbaiki jalan demi masyarakat. Ini bukan hanya urusan infrastruktur, tetapi soal kualitas hidup warga Kaltim,” tambahnya.

Dengan pengawasan lebih ketat dan tekanan politik yang konsisten, DPRD Kaltim berharap percepatan perbaikan jalan dapat benar-benar diwujudkan sehingga masyarakat tidak lagi hanya mendengar janji, tetapi merasakan perubahan nyata di setiap kilometer yang mereka lewati.

(adv)