MEGAPOLITIK.COM - Pemangkasan anggaran yang akan berlaku pada tahun 2026 membuat Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengutarakan kekhawatiran mendalam. 

Ia menyebut bahwa dari alokasi semula sekitar Rp21,1 triliun, daerah hanya akan menerima kurang lebih Rp15 triliun.

Selisih sekitar Rp6,1 triliun itu dinilai sebagai tekanan besar yang harus segera diantisipasi melalui penataan ulang program pembangunan.

Hasanuddin menjelaskan bahwa pengurangan tersebut otomatis berdampak pada berbagai sektor, terutama karena hampir seluruh komponen TKD ikut terpangkas. 

“Ini situasi yang membuat semua harus dirampingkan. Tidak ada pilihan selain menyesuaikan program sesuai kemampuan fiskal,” ujarnya di Samarinda. 

Ia memperkirakan bahwa sejumlah program penunjang sosial kemungkinan menjadi bagian yang harus ditinjau ulang terlebih dahulu.

Beberapa kegiatan seperti Gratispol dan Jospol termasuk keberangkatan marbot atau bantuan perjalanan ibadah diprediksi menjadi sasaran awal pemangkasan karena tidak bersifat luas bagi masyarakat. 

Meski demikian, Hasanuddin menekankan bahwa layanan strategis, terutama pendidikan, wajib mendapat perlindungan karena berkaitan langsung dengan penyiapan kualitas generasi daerah.

Meski DPRD memberikan sikap, ia mengingatkan bahwa keputusan akhir berada di tangan pemerintah provinsi sebagai pelaksana kebijakan. 

Ia juga mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltim sudah melakukan upaya komunikasi ke pemerintah pusat, salah satunya melalui forum APPSI, guna meminta penjelasan dan mempertahankan fiskal daerah. 

Namun sampai saat ini, aturan resmi terkait pemotongan anggaran masih belum diterbitkan.

“Sejauh ini peraturan presiden yang menetapkan pemotongan belum keluar. Informasinya baru berasal dari kementerian terkait,” katanya. 

Hasanuddin berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan posisi Kaltim sebagai daerah penghasil yang selama ini memberi kontribusi besar bagi keuangan nasional, sebelum kebijakan pemotongan diberlakukan secara final. (adv)