MEGAPOLITIK.COM -  Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, angkat bicara terkait berbagai tuduhan yang akhir-akhir ini mengarah kepadanya.

Klarifikasi ini disampaikan secara terbuka di Jakarta, Senin (22/12/2025), dengan tujuan menjaga transparansi, integritas, dan kesatuan Nahdlatul Ulama.

“Dengan segala kerendahan hati dan tanggung jawab, izinkan saya memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai tuduhan yang beredar di masyarakat,” tulis Gus Yahya, melansir NU Online. 

Sebagai ketua umum yang mendapat mandat dari Muktamar Ke-34 NU di Lampung 2021, Gus Yahya menegaskan pentingnya kejelasan untuk membela diri sekaligus menjaga kepercayaan warga NU.

Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN-NU)

Salah satu tuduhan menyoal Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN-NU).

Gus Yahya menjelaskan bahwa AKN-NU adalah jenjang tertinggi dalam sistem kaderisasi PBNU yang bertujuan melahirkan pemimpin berkualitas.

Kurikulum, materi, dan narasumber telah dikonsultasikan dengan Rais Aam KH Miftachul Akhyar pada Mei 2025.

Penambahan narasumber dari Timur Tengah juga sudah disetujui.

Kontroversi muncul terkait kehadiran Peter Berkowitz, yang dituduh memiliki afiliasi pro-Israel.

Gus Yahya menegaskan, kehadiran Berkowitz semata untuk materi hak asasi universal, tanpa membahas politik Timur Tengah.

Ia juga menyiapkan rekaman kuliah sebagai bukti transparansi.

“Kesalahan saya adalah kurang cermat dalam pemilihan narasumber. Saya meminta maaf atas kekhilafan tersebut dan mengambil tindakan korektif menghentikan kegiatan AKN-NU,” tegasnya.

Tuduhan Dana 100 Miliar dan TPPU

Tuduhan lain menyangkut dugaan penggunaan dana 100 miliar rupiah PBNU untuk kepentingan pribadi dan TPPU.

Gus Yahya menekankan bahwa dana tersebut berasal dari sumbangan Mardani H. Maming untuk operasional PBNU, dan sebagian besar telah dikembalikan sesuai prosedur.

Ia menegaskan tidak ada keterlibatan PBNU dalam tindak pidana pencucian uang, dan isu pembubaran Jam’iyah NU karena kasus ini adalah tidak benar.

“PBNU telah menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, dan saya berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas pengelolaan keuangan,” jelasnya.

Klarifikasi Konsesi Tambang

Gus Yahya juga menanggapi tuduhan terkait konsesi tambang yang dikaitkan dengan arahan Presiden Prabowo.

Ia menegaskan bahwa tujuan diskusi dengan Presiden adalah mempercepat produksi konsesi NU agar memberi manfaat ekonomi bagi jam’iyah dan warga NU, bukan mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain.

“Konsesi tambang adalah pemberian pemerintah melalui PBNU. Saya hanya memohon arahan agar produksinya dapat segera berjalan,” ujarnya.

Keabsahan Ketua Umum PBNU

Mengenai isu pemberhentian dirinya oleh Rapat Harian Syuriyah, Gus Yahya menegaskan keputusan itu tidak sah menurut AD/ART NU.

Statusnya sebagai ketua umum tetap diakui oleh negara melalui SK Kemenkumham Nomor AHU-0001097.AH.01.08 Tahun 2024.

Ajakan Islah dan Kesatuan NU

Gus Yahya menutup klarifikasinya dengan menyampaikan dukungan terhadap ajakan islah dan musyawarah dari para sesepuh dan mustasyar NU.

Ia menekankan pentingnya dialog konstruktif, persaudaraan, dan integritas untuk menjaga keutuhan jam’iyah.

“Saya mengajak seluruh pengurus NU untuk bersama-sama membangun masa depan Nahdlatul Ulama yang lebih kuat, solid, dan menjadi rahmat bagi semesta,” tandas Gus Yahya. (tam)