MEGAPOLITIK.COM - Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 59 kelurahan Samarinda menjadi perhatian DPRD setelah pelaksanaannya dinilai belum memberikan hasil sesuai harapan.
Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari konsep pembentukan koperasi di kawasan perkotaan, ketidakjelasan dukungan anggaran, hingga proyek pembangunan yang dilaporkan menyisakan masalah pembayaran kepada pekerja dan penyedia jasa.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, mempertanyakan kesiapan program tersebut sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, penerapan konsep koperasi desa di lingkungan kelurahan perkotaan perlu mempertimbangkan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Ia menilai program itu dijalankan terlalu cepat tanpa persiapan yang memadai, terutama terkait kejelasan pembiayaan.
“Program itu termasuk program yang terburu-buru,” ujar Viktor.
Persoalan berikutnya terlihat pada perkembangan kegiatan koperasi setelah berjalan sekitar satu hingga dua tahun.
Viktor menilai keberadaan program tersebut belum memperlihatkan kemajuan yang berarti dalam mendukung perekonomian warga.
Kondisi ekonomi masyarakat yang melemah juga menjadi perhatian di tengah harapan agar koperasi dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ekonomi di tengah-tengah masyarakat ini sangat menurun,” ungkapnya.
Menurut Viktor, koperasi semestinya mulai menjalankan kegiatan usaha secara nyata ketika memasuki tahun kedua.
Aktivitasnya dapat diarahkan pada penyediaan kebutuhan pokok, seperti gas elpiji, sembako, dan obat-obatan, sehingga keberadaannya memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Namun, kondisi fasilitas yang belum beroperasi secara optimal membuat tujuan tersebut dipertanyakan.
Warga masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh sejumlah kebutuhan penting, sementara koperasi belum menunjukkan peran yang diharapkan sebagai penyedia barang maupun penggerak ekonomi di lingkungan kelurahan.
Masalah pelaksanaan program juga disebut berdampak pada pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan fasilitas koperasi.
Viktor menyoroti adanya persoalan pembayaran yang dialami pekerja dan penyedia jasa.
Situasi tersebut dinilai memperluas dampak masalah, karena bukan hanya menghambat jalannya program, tetapi juga berimbas pada pihak yang berada dalam rantai pengerjaan proyek.
“Banyak yang enggak dibayar tuh, berdampak juga kepada sub-sub di bawahnya,” jelasnya.
Di luar persoalan pembangunan dan aktivitas usaha, Viktor turut mengkritisi wacana pemerintah yang berkaitan dengan perubahan mekanisme birokrasi serta penyaluran gaji pegawai melalui rekening koperasi.
Ia mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut jika diterapkan di kota yang telah memiliki jaringan ritel modern dan sistem transaksi yang berjalan.
Menurutnya, penerapan mekanisme baru tanpa mempertimbangkan kondisi yang sudah ada justru berpotensi menambah tahapan administrasi.
Alih-alih membuat pelayanan lebih sederhana, kebijakan itu dikhawatirkan menciptakan pekerjaan tambahan bagi pihak yang terlibat.
“Itu bukan penyederhanaan namanya, itu membuat pekerjaan baru,” pungkasnya.
Viktor Yuan menilai penyaluran gaji pegawai melalui rekening koperasi justru berpotensi menambah tahapan administrasi, bukan menyederhanakan birokrasi. (adv)





