Minggu, 22 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

KUA-PPAS APBD 2027 Disepakati DPRD Samarinda dan Pemkot, Belanja Prioritas Diutamakan

Selasa, 18 Agustus 2026 - 19:48

RAPAT - APBD 2027 Samarinda diproyeksi Rp3,3 triliun setelah KUA-PPAS disepakati DPRD dan Pemkot/ Foto: Pemkot Samarinda

MEGAPOLITIK.COM - Penyusunan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan baru setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRD Kota Samarinda.

Dokumen tersebut ditandatangani Wali Kota Samarinda Dr. H. Andi Harun bersama Ketua DPRD Kota Samarinda H. Helmi Abdullah, S.E., M.M., serta Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Drs. Rusdi, Ahmad Vananzda, S.Sos., dan Celni Pita Sari, S.H., M.H.

Kesepakatan KUA-PPAS menjadi dasar bagi Pemkot dan DPRD untuk melanjutkan pembahasan menuju penyusunan RAPBD 2027. 

Melalui dokumen ini, arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah mulai diselaraskan dengan kemampuan fiskal serta kebutuhan pembangunan Kota Samarinda.

Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp3,3 Triliun

Rancangan RAPBD 2027 mencatat proyeksi pendapatan daerah Kota Samarinda sekitar Rp3,3 triliun. 

Penerimaan tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp1,3 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,1 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Besaran tersebut masih dapat mengalami perubahan selama proses pembahasan berlangsung. 

Penyesuaian nantinya akan mengikuti dokumen resmi KUA-PPAS serta perkembangan kebijakan pendapatan daerah.

Dari sisi belanja, pemerintah daerah akan mengatur penggunaan anggaran berdasarkan kemampuan fiskal. 

Pelayanan dasar tetap ditempatkan sebagai kebutuhan utama, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, pengawasan, dan infrastruktur pelayanan dasar.

Alokasi untuk belanja wajib juga tetap diperhitungkan, seperti belanja pegawai, kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah, belanja DPRD, serta operasional pemerintahan.

Pemkot Samarinda Terapkan Efisiensi

Keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RAPBD 2027. 

Pemkot Samarinda memilih menerapkan efisiensi dengan menempatkan program yang memiliki urgensi dan dampak paling besar bagi masyarakat sebagai prioritas.

Andi Harun mengatakan pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah agar kemampuan anggaran tetap mampu menopang kebutuhan wajib dan pelayanan publik.

“Prinsip efisiensi hari ini secara resmi kita sampaikan bahwa RAPBD 2027 tetap memakai paradigma atau basis efisiensi,” tegasnya.

Penerapan efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan. 

Program yang belum masuk dalam prioritas utama dapat ditunda atau disesuaikan cakupannya dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

Hal tersebut juga berlaku terhadap pembangunan infrastruktur. 

Ketika anggaran terbatas, pemerintah akan menentukan kegiatan yang paling mendesak untuk dikerjakan terlebih dahulu, sementara program lainnya dapat dilaksanakan pada kesempatan berikutnya.

Belanja Nonprioritas Akan Ditekan

Penyesuaian belanja juga menyasar sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. 

Belanja makan dan minum, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial menjadi bagian yang dapat dievaluasi dalam penerapan efisiensi.

Kebijakan tersebut menjadi kelanjutan dari langkah penyesuaian anggaran yang telah dilakukan pada APBD 2026. 

Pemkot Samarinda dan DPRD berupaya menjaga agar belanja wajib tetap terpenuhi meski kapasitas fiskal menghadapi tekanan.

Pemerintah daerah juga mempertimbangkan dampak kebijakan nasional terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dalam menentukan kemampuan pembiayaan program pada tahun anggaran mendatang.

Dengan kondisi tersebut, penyaringan program dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya. 

Kegiatan yang memberikan pengaruh langsung terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat ditempatkan sebagai prioritas.

Pembangunan Tetap Berjalan

Efisiensi anggaran diarahkan untuk mengubah pola belanja, bukan mengurangi kebutuhan dasar masyarakat. 

Program yang dinilai penting tetap dipertahankan, sedangkan kegiatan dengan tingkat prioritas lebih rendah dapat disesuaikan pelaksanaannya.

“Tidak ada belanja prioritas yang kita korbankan. Kita hanya menunda berdasarkan tingkat level prioritasnya,” jelasnya.

Pendekatan tersebut diharapkan membuat APBD 2027 tetap mampu mendukung pembangunan meskipun ruang fiskal lebih terbatas. 

Pemerintah akan berupaya menjaga agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat.

Pembahasan APBD 2027 Berlanjut

Setelah Nota Kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, Pemkot Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati menjadi salah satu dasar dalam pembahasan Rancangan APBD. 

Proses selanjutnya akan dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan pendapatan, kebutuhan belanja wajib, serta program pembangunan yang telah ditetapkan sebagai prioritas.

Pemkot Samarinda berharap pembahasan anggaran dapat berlangsung efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pengelolaan yang lebih selektif, APBD 2027 diharapkan tetap mampu mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas ekonomi masyarakat Samarinda di tengah kondisi fiskal yang semakin menuntut efisiensi.

Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut turut disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Samarinda, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti, ST, M.Si., para asisten dan jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Samarinda, anggota DPRD Kota Samarinda, serta para camat dan lurah se-Kota Samarinda. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink