MEGAPOLITIK.COM - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer melakukan kunjungan kerja ke China selama empat hari, yang menjadi kunjungan pertama pemimpin Inggris ke negara tersebut dalam delapan tahun terakhir. 

Dalam kunjungan ini, Keir Starmer menyebut bahwa pemerintah China akan mencabut pembatasan terhadap sejumlah anggota parlemen Inggris yang sebelumnya dikenai sanksi.

Pernyataan tersebut disampaikan PM Inggris itu saat berada di Shanghai, Jumat (30/1), usai melakukan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.  

Menurut Keir Starmer, Presiden Xi menyatakan bahwa pembatasan perjalanan terhadap anggota parlemen Inggris “tidak lagi berlaku”, sehingga mereka kini bebas bepergian ke China.

Kunjungan kerja PM Inggris ini dilakukan di tengah upaya kedua negara untuk memperbaiki hubungan bilateral yang sempat memburuk akibat sejumlah isu sensitif, mulai dari tuduhan spionase, persoalan hak asasi manusia, hingga perbedaan sikap dalam geopolitik global. 

Inggris Tegaskan Tidak Ada Tukar Guling Sanksi

Dalam wawancara dengan media Inggris, Keir Starmer mengatakan bahwa pencabutan pembatasan tersebut merupakan salah satu hasil dari dialog langsung antara London dan Beijing. 

PM Inggris ini menegaskan pentingnya keterlibatan diplomatik, tidak hanya untuk membuka peluang kerja sama, tetapi juga untuk menyampaikan isu-isu yang sulit secara terbuka.

“Salah satu manfaat dari keterlibatan adalah kita dapat mengangkat persoalan sensitif secara langsung, bukan hanya membahas peluang ekonomi,” kata Keir Starmer.

Meski demikian, pemerintah Inggris menegaskan tidak akan mencabut sanksi terhadap individu-individu asal China sebagai imbalan atas pencabutan pembatasan terhadap anggota parlemen Inggris. 

Juru bicara Downing Street menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak bersifat timbal balik dan tidak terkait dengan perubahan kebijakan sanksi Inggris.

Sikap ini diambil untuk menegaskan posisi Inggris dalam isu hak asasi manusia, khususnya terkait dugaan pelanggaran terhadap kelompok minoritas Uyghur di wilayah Xinjiang.

Latar Belakang Sanksi dan Respons Anggota Parlemen Inggris

Pada 2021, pemerintah China menjatuhkan sanksi terhadap sembilan warga Inggris, termasuk mantan pemimpin Partai Konservatif Iain Duncan Smith. 

Mereka dituduh menyebarkan “kebohongan dan disinformasi” terkait isu Xinjiang.

Menanggapi kemungkinan pencabutan pembatasan tersebut, sejumlah anggota parlemen Inggris yang sebelumnya dikenai sanksi justru menyatakan sikap kritis. 

Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut lebih memilih tetap berada di bawah sanksi daripada status mereka dijadikan alat tawar-menawar politik.

“Kami menolak kesepakatan apa pun yang mengutamakan kenyamanan pribadi dibandingkan upaya mencari keadilan bagi rakyat Uyghur,” demikian pernyataan kelompok tersebut, yang juga mencakup mantan Menteri Keamanan Inggris Tom Tugendhat.

Sebagai catatan, China pada tahun lalu juga telah mencabut sanksi terhadap anggota Parlemen Eropa dan subkomite hak asasi manusianya, seiring upaya Beijing meredakan ketegangan dengan negara-negara Barat. 

Kunjungan kerja Keir Starmer ke China ini dinilai sebagai langkah penting dalam membuka kembali jalur dialog strategis antara Inggris dan China, meskipun perbedaan mendasar terkait hak asasi manusia dan keamanan global masih tetap menjadi tantangan utama dalam hubungan kedua negara. (daf)