MEGAPOLITIK.COM -  Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang akan diberlakukan mulai tahun depan.

Kebijakan penyesuaian TKD itu merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang akan berdampak ke seluruh daerah, termasuk Samarinda.

Meski begitu, Andi Harun memastikan kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas utama Pemkot.

“Kami sudah menghitung dampaknya dan menyiapkan skenario agar pelayanan publik tidak terganggu. Prinsipnya, efisiensi tetap jalan, tapi kesejahteraan ASN juga harus dijaga,” ujar Andi Harun kepada pewarta di Balai Kota Samarinda, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, Pemkot Samarinda akan melakukan review struktur belanja daerah, terutama pada pos-pos yang dianggap tidak terlalu produktif.

Langkah ini dilakukan agar ruang fiskal tetap terjaga tanpa harus memangkas secara ekstrem hak-hak ASN.

“Optimalisasi pendapatan daerah juga jadi kunci. Kami sedang dorong peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi, supaya beban akibat penurunan TKD tidak terlalu berat,” lanjutnya.

Selain itu, Andi Harun menyebut pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kebijakan pemangkasan tersebut tidak menghambat kinerja birokrasi di daerah.

“Kita akan pastikan penerapan kebijakan ini tetap proporsional dan tidak berdampak negatif pada semangat kerja ASN,” katanya.

Menutup keterangannya, Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Ia berharap ASN tetap menjaga profesionalisme dan produktivitas meskipun terjadi penyesuaian tunjangan. (tam)