MEGAPOLITIK.COM - Pengembangan Teras Samarinda Tahap II dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu didahului penilaian terhadap kondisi kawasan.
Aspek yang harus diperhatikan mencakup keamanan pengunjung, kelayakan tempat berjualan, hingga kemungkinan bertambahnya kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi.
Keberadaan lapak usaha di kawasan yang bersinggungan langsung dengan jalan membutuhkan perencanaan matang.
Pemerintah perlu memastikan area tersebut mampu menampung aktivitas perdagangan tanpa menimbulkan persoalan baru bagi pengguna jalan maupun pengunjung.
Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, dirinya belum memperoleh informasi terperinci mengenai rencana pengembangan Teras Samarinda tahap II, termasuk rencana penambahan UMKM di kawasan itu.
Menurutnya, keputusan untuk menyediakan ruang usaha harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul.
"Banyak hal yang mesti dipertimbangkan," jelas Sri Puji.
Ia menjelaskan, posisi kawasan yang berdekatan dengan jalan perlu menjadi perhatian sebelum pemerintah menentukan lokasi berjualan.
Penambahan aktivitas ekonomi dapat memengaruhi mobilitas masyarakat, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan yang melintas di sekitar Teras Samarinda.
Karena itu, penempatan UMKM tidak cukup hanya mempertimbangkan potensi pendapatan bagi pedagang.
Pengaturan lokasi juga harus menjamin kegiatan usaha tidak menghambat pergerakan kendaraan atau menciptakan kondisi yang membahayakan masyarakat.
"Kan dekat dengan jalan, memungkinkan tidak lokasinya? Apa nanti situ nanti nambah kemacetan, nanti berbahaya segala macam,” ujarnya.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam rencana pengembangan Teras Samarinda tahap II.
Di satu sisi, penyediaan ruang bagi UMKM dapat memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.
Namun, di sisi lain, pemanfaatan kawasan publik harus tetap memperhatikan fungsi ruang dan keselamatan masyarakat.
Sejumlah aspek teknis perlu masuk dalam perencanaan, mulai dari penentuan lokasi lapak, jalur pergerakan pengunjung, ketersediaan tempat parkir, hingga jarak antara area perdagangan dan badan jalan.
Pengaturan yang tepat diperlukan agar kegiatan usaha dapat berjalan tanpa mengganggu aktivitas lain di kawasan tersebut.
Selain rencana penambahan pedagang, Sri Puji turut menyoroti UMKM yang telah beraktivitas di area parkir.
Keberadaan mereka menjadi kondisi yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan rencana pengembangan selanjutnya.
Dengan mempertimbangkan aktivitas usaha yang sudah berjalan serta kondisi kawasan secara keseluruhan, pemerintah diharapkan dapat menyusun penataan Teras Samarinda tahap II secara cermat.
Langkah tersebut penting agar pengembangan ruang ekonomi bagi UMKM tetap sejalan dengan kebutuhan keselamatan, kenyamanan pengunjung, dan kelancaran lalu lintas. (adv)





