Minggu, 22 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

Laporan Inspektorat belum Diterima DPRD Samarinda, Pengelolaan Pasar Pagi Kembali Jadi Sorotan

Kamis, 23 Juli 2026 - 17:21

DPRD - Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi/ Foto: IST

MEGAPOLITIK.COM - Belum diterimanya hasil pemeriksaan Inspektorat terkait persoalan di Dinas Perdagangan menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Samarinda. 

Kondisi tersebut mendorong DPRD mempertimbangkan pemanggilan Inspektorat apabila laporan yang dinantikan belum juga disampaikan.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan hingga pertengahan Juli 2026 pihaknya masih menunggu dokumen resmi yang sebelumnya dijanjikan akan diberikan kepada DPRD.

Menurutnya, keberadaan laporan tersebut dibutuhkan agar DPRD dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai persoalan yang sedang ditangani, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola Pasar Pagi di bawah Dinas Perdagangan.

Karena itu, Komisi II menilai perlu meminta penjelasan langsung apabila penyampaian hasil pemeriksaan terus mengalami keterlambatan.

“Hingga sekarang kami belum menerima laporan resmi dari Inspektorat. 

Padahal sebelumnya Kepala Inspektorat sudah menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan akan diberikan kepada DPRD. 

Jika dalam waktu dekat belum juga diserahkan, kami akan memanggil instansi terkait untuk meminta penjelasan secara langsung,” ucap Iswandi.

Iswandi menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol yang melekat pada DPRD. 

Menurutnya, pemanggilan Inspektorat bukan bertujuan mencampuri urusan internal pemerintah, terutama terkait penanganan aparatur sipil negara yang menjalani pemeriksaan.

Ia mengatakan DPRD tetap menghormati kewenangan pemerintah dalam menentukan tindak lanjut, baik berupa pembinaan maupun pemberian sanksi apabila nantinya ditemukan pelanggaran.

Namun demikian, DPRD tetap memerlukan akses terhadap hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program di lingkungan Dinas Perdagangan serta untuk melihat akar persoalan yang terjadi.

“Kami tidak ingin mencampuri keputusan internal pemerintah. Namun sebagai lembaga pengawas, kami perlu mengetahui hasil pemeriksaan agar dapat melihat persoalan secara utuh dan memastikan langkah perbaikannya berjalan sesuai ketentuan,” tuturnya.

Ia juga berpandangan bahwa penyampaian hasil pemeriksaan kepada DPRD akan memperkuat transparansi pemerintahan sekaligus mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan legislatif.

“Harapan kami, laporan itu segera disampaikan sehingga proses pengawasan dapat berjalan maksimal dan masyarakat memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Inspektorat Kota Samarinda memberikan penjelasan berbeda mengenai permintaan tersebut. 

Firdaus menyatakan tidak terdapat aturan yang mewajibkan Inspektorat menyerahkan hasil audit kepada DPRD.

Ia menjelaskan seluruh produk pengawasan Inspektorat, mulai dari audit, reviu, evaluasi hingga monitoring, secara administratif dilaporkan kepada Wali Kota dan Sekretaris Daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

"Betul. Jadi memang perlu saya sampaikan juga, hasil laporan pemeriksaan Inspektorat, baik audit, reviu, evaluasi, maupun monitoring, memang tidak ada hierarki struktural yang mewajibkan kami menyampaikan laporan itu kepada legislatif," terangnya.

Meski demikian, Firdaus mengatakan DPRD tetap dapat memperoleh penjelasan apabila membutuhkan informasi mengenai hasil pemeriksaan. 

Hanya saja, hal tersebut tidak berarti Inspektorat memiliki kewajiban menyerahkan dokumen laporan secara resmi kepada lembaga legislatif.

"Kalau sifatnya penjelasan, itu dimungkinkan saja. Tapi tidak ada kewajiban kami menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan dewan. Kewajiban kami adalah menyampaikan laporan itu kepada Wali Kota dan Sekda," terangnya.

Ia memastikan Inspektorat tidak akan menutup ruang komunikasi dengan DPRD apabila sewaktu-waktu diminta memberikan penjelasan terkait pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

"Prinsipnya kami siap saja apabila diminta untuk berbagi penjelasan. Itu saja komentar atau pendapat saya terkait pernyataan tersebut," ungkapnya.

Perbedaan pandangan antara DPRD dan Inspektorat tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pemahaman mengenai akses terhadap hasil pemeriksaan. 

Di satu sisi DPRD memandang laporan itu penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan, sementara di sisi lain Inspektorat menegaskan mekanisme pelaporan hasil audit telah diatur dan hanya ditujukan kepada kepala daerah beserta Sekretaris Daerah. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink