MEGAPOLITIK.COM - Program Gratispol, yang menjadi salah satu komitmen kampanye Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, kini mulai diimplementasikan dan tengah memasuki fase evaluasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menekankan bahwa perbaikan program akan dilakukan secara berkelanjutan, terutama setelah muncul masukan dan kritik dari kelompok akademisi serta mahasiswa.

Salah satu kritik utama berkaitan dengan kewajiban mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) terlebih dahulu sebelum kemudian diganti oleh pemerintah.

Mekanisme ini dinilai cukup membebani sejumlah penerima manfaat.

Wakil Gubernur Seno Aji menjelaskan, situasi tersebut terjadi karena pemerintah daerah masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri, sementara perguruan tinggi tetap harus menarik pembayaran UKT sesuai jadwal.

“Ini menjadi bagian dari evaluasi kami. Ke depan, kondisi seperti ini tidak boleh terulang. Tahun ini penganggaran Gratispol memang baru dilaksanakan pada Oktober–November melalui perubahan anggaran,” kata Seno, Kamis (20/11/2025).