MEGAPOLITIK.COM - Krisis politik melanda Nepal setelah Perdana Menteri K. P. Sharma Oli resmi mengundurkan diri pada 9 September 2025.

Aksi protes besar yang dipimpin generasi muda menuntut pencabutan aturan registrasi akun media sosial dan transparansi anggaran negara.

Unjuk rasa berlangsung hampir tiga minggu dan memaksa pemerintah mengambil langkah cepat untuk meredakan ketegangan.

Kemudian Presiden Ram Chandra Poudel menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, sebagai perdana menteri interim sambil menetapkan pemilu dipercepat pada Maret 2026.

Peristiwa di Nepal menambah panjang daftar kepala negara dan perdana menteri yang lengser dari jabatan dalam satu tahun terakhir.

Deretan Pemimpin Dunia yang Turun Jabatan

Nepal bukan satu-satunya negara yang mengalami pergantian pemimpin secara dramatis.

Dalam satu tahun terakhir, sejumlah kepala negara dan perdana menteri di berbagai belahan dunia yang lengser dari jabatan:

Luvsannamsrain Oyun-Erdene – Perdana Menteri Mongolia

Oyun-Erdene resmi lengser dari jabatan pada 3 Juni 2025 setelah kalah dalam mosi percaya parlemen. 

Ia hanya meraih 44 suara dari 126 anggota, jauh dari batas minimum 64 suara. 

Protes publik di Ulaanbaatar terkait dugaan korupsi, ketidakadilan sosial, dan gaya hidup mewah keluarganya memperburuk posisinya. 

Pada 13 Juni 2025, Gombojavyn Zandanshatar disetujui parlemen sebagai pengganti dengan dukungan 92,3 persen suara.

Paetongtarn Shinawatra – Perdana Menteri Thailand

Paetongtarn dipecat dari jabatan sebagai Perdana Menteri oleh Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus 2025 karena pelanggaran etika serius. 

Pemicu utamanya adalah bocoran percakapan telepon dengan Hun Sen yang dianggap merugikan kepentingan nasional. 

Sebelum keputusan final, ia telah ditangguhkan sejak 1 Juli 2025 sambil menunggu penyelidikan. 

Pada 5 September 2025, Anutin Charnvirakul terpilih sebagai perdana menteri baru setelah memperoleh mayoritas dukungan parlemen.

Yoon Suk-yeol – Presiden Korea Selatan

Yoon Suk-yeol dicopot dari jabatan presiden pada 4 April 2025 melalui putusan Mahkamah Konstitusi. 

Pemakzulan dilakukan setelah ia mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024 tanpa dasar hukum yang sah. 

Langkah tersebut dianggap melanggar konstitusi karena prosedur rapat kabinet tidak dilaksanakan. 

Setelah pencopotan, Han Duck-soo menjabat sementara hingga Lee Jae-myung dilantik sebagai presiden terpilih.

Milorad Dodik – Presiden Republika Srpska, Bosnia & Herzegovina

Milorad Dodik lengser dari jabatan setelah pengadilan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun dan larangan politik enam tahun. 

Komisi Pemilihan Pusat mencabut mandatnya pada 6 Agustus 2025 dan keputusan itu diperkuat oleh pengadilan banding. 

Sejak 12 Juni 2025, Dodik tidak lagi diakui sebagai pemimpin karena putusan hukum bersifat final. Status pemberhentiannya kemudian ditegaskan kembali pada 18 Agustus 2025.

François Bayrou – Perdana Menteri Prancis

François Bayrou diangkat menjadi perdana menteri oleh Presiden Emmanuel Macron pada 13 Desember 2024. 

Ia memimpin pemerintahan minoritas yang menghadapi tekanan ekonomi dan usulan pemangkasan anggaran publik sebesar €44 miliar. 

Namun, pada 9 September 2025, pemerintahannya tumbang setelah kalah dalam mosi percaya di Majelis Nasional. Macron kemudian menunjuk Sébastien Lecornu sebagai pengganti di kursi perdana menteri.

Kesimpulan

Dalam kurun satu tahun terakhir, setidaknya enam kepala negara dan perdana menteri resmi lengser dari jabatan dengan alasan berbeda. 

Ada yang mundur secara sukarela, ada yang dipaksa keluar lewat mosi parlemen, dan ada pula yang diberhentikan oleh keputusan pengadilan. 

Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan betapa rapuhnya kursi kekuasaan ketika kepercayaan rakyat menurun. 

Daftar ini menegaskan bahwa posisi kepala negara maupun perdana menteri dapat sewaktu-waktu lengser dari jabatan jika stabilitas politik terguncang. (daf)