MEGAPOLITIK.COM - Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kalimantan Timur kembali menegaskan bahwa penyerapan aspirasi publik tetap menjadi perhatian utama menjelang akhir tahun anggaran.

Beragam isu yang disuarakan masyarakat, mulai dari keluhan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga dorongan peningkatan kesejahteraan, terus mengalir kepada para wakil rakyat.

Situasi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat masih memerlukan banyak pembenahan dan membutuhkan tindak lanjut lebih tegas dari pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menekankan bahwa seluruh aspirasi yang masuk beberapa bulan terakhir tidak boleh hanya berhenti sebagai catatan.

Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap masukan diolah menjadi rekomendasi nyata bagi pemerintah provinsi.

“Setiap masukan harus ditindaklanjuti, bukan sekadar dicatat. Aspirasi itu suara langsung masyarakat, dan menjadi landasan kami dalam menyusun arah kebijakan daerah,” ujar Yenni, Senin (1/12/2025).

Ia menambahkan, aspirasi yang diterima melalui reses, dialog masyarakat, hingga penyampaian langsung dalam rapat dewan, hampir seluruhnya menyentuh kebutuhan mendasar.

“Sebagian besar masyarakat masih mengeluhkan kondisi jalan, jembatan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki prioritas pembangunan agar kebutuhan dasar benar-benar terpenuhi,” jelasnya.

Yenni juga menyampaikan bahwa DPRD telah meminta setiap komisi memperkuat fungsi pengawasan terhadap program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi fokus utama karena masih ditemukan program yang belum berjalan maksimal.

“Kami tidak ingin ada anggaran yang tidak memberi manfaat. Setiap rupiah harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan yang nyata,” tegasnya.

Ia memastikan DPRD akan menyampaikan laporan resmi rangkuman aspirasi masyarakat dari Paripurna ke-48 kepada pemerintah provinsi agar segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

“Ini bukan sekadar prosedur administratif. Kami ingin ada perubahan yang benar-benar terasa di lapangan. Itu yang masyarakat tunggu,” pungkasnya.

(adv)