MEGAPOLITIK.COM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran darurat sebesar Rp900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum (fasum), gedung pemerintahan, hingga kantor DPRD yang rusak akibat aksi perusakan beberapa waktu lalu.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa anggaran ini bersumber dari dana darurat yang memang dipersiapkan untuk kebutuhan perbaikan infrastruktur di seluruh Indonesia.

"Total biayanya hampir Rp900 miliar, sekitar Rp800 sekian miliar. Itu sudah termasuk kerusakan ringan, sedang, hingga berat," kata Dody saat meninjau Gerbang Tol (GT) Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (2/9), melansir dari CNN Indonesia. 

Target dan Tahapan Perbaikan Fasilitas Publik

Dody menegaskan bahwa pengerjaan proyek perbaikan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan setiap fasilitas.

Untuk kerusakan ringan, seperti kaca pecah, ditargetkan rampung kurang dari satu minggu.

• Kerusakan ringan: maksimal 7 hari.
• Kerusakan sedang: 3–4 bulan.
• Kerusakan berat: bisa mencapai 6 bulan.

Menurutnya, langkah cepat ini penting agar pelayanan publik tidak terganggu terlalu lama.

Jasa Marga Anggarkan Rp80 Miliar untuk Perbaikan Gerbang Tol

Selain Kementerian PU, PT Jasa Marga (Persero) Tbk juga menyiapkan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk memperbaiki tujuh gerbang tol yang rusak akibat kerusuhan.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwanto, menyebut perbaikan saat ini sudah berjalan dan ditargetkan seluruh gerbang tol beroperasi normal pada 10 September 2025.

"Tujuh gerbang tol yang rusak itu antara lain GT Senayan arah Grogol, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2 arah Cawang, GT Pejompongan, GT Slipi 1, GT Slipi 2, dan GT Kuningan 1," jelas Rivan.

Untuk kerusakan berat, perbaikan fisik diproyeksikan membutuhkan waktu hingga enam bulan.

Sementara itu, transaksi sementara tetap dilayani secara manual menggunakan mobile rider (MR) agar pengguna jalan tol tetap bisa beraktivitas tanpa hambatan. (tam)