Sabtu, 21 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

Penataan Kawasan Kumuh di Samarinda Terkendala Anggaran, DPRD Minta Dukungan Fiskal

Selasa, 14 Juli 2026 - 20:2

DPRD SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar/ Foto: IST

MEGAPOLITIK.COM - Program penataan kawasan kumuh di Kota Samarinda belum dapat dipercepat meski pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai rencana pelaksanaan. 

Hambatan terbesar saat ini berasal dari terbatasnya kemampuan fiskal daerah, ditambah dana transfer pemerintah pusat yang hingga kini belum seluruhnya disalurkan.

Data terbaru menunjukkan masih terdapat sekitar 26 hektare kawasan kumuh yang harus ditangani di Samarinda. 

Kampung Tenun menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yakni sekitar 5,73 hektare. 

Selain itu, sejumlah permukiman di sepanjang bantaran sungai juga masih masuk dalam daftar prioritas penataan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan pemerintah kota sebenarnya telah menyusun konsep penanganan kawasan kumuh secara bertahap. 

Beberapa lokasi telah berhasil ditata melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat, di antaranya kawasan Jalan Dr. Soetomo dan Jalan Damai. Setelah itu, penataan direncanakan berlanjut ke kawasan Kampung Baqa di Samarinda Seberang.

"Rencana pengurangan kawasan kumuh itu sekarang tinggal didukung dengan kemampuan fiskal saja. Sebetulnya perencanaan sudah ada semua," terang Deni

Menurutnya, keberhasilan merealisasikan program tersebut kini bergantung pada besarnya anggaran yang benar-benar tersedia. 

Walaupun kebutuhan pembiayaan telah dimasukkan dalam pagu indikatif, pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah saat penetapan anggaran.

"Pagu-pagu indikatif sudah dimunculkan, tetapi nilai definitifnya nanti yang akan menentukan apakah anggaran kita mampu meng-cover keseluruhan pelaksanaan pengentasan kawasan kumuh tersebut," ucapnya.

Deni menegaskan, penanganan kawasan kumuh tidak cukup dipandang sebagai pembangunan fisik semata. 

Program tersebut juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar proses penataannya tidak berlangsung terlalu lama.

Ia menambahkan, tekanan terhadap fiskal daerah semakin terasa karena belum optimalnya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat. 

Dampaknya, sejumlah program prioritas, termasuk penataan kawasan permukiman, belum bisa dijalankan sesuai target yang telah disusun.

"Kami ingin program Pak Wali untuk mengentaskan kawasan kumuh ini berjalan masif. Tapi memang sampai hari ini kemampuan fiskal yang menghalangi kegiatan tersebut," jelasnya.

Komisi III DPRD Samarinda pun meminta pemerintah pusat segera merealisasikan dana transfer yang masih tertunda. 

Menurut Deni, tambahan ruang fiskal akan memberi kesempatan lebih besar bagi pemerintah kota untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar sekaligus menekan luas kawasan kumuh yang masih tersebar di sejumlah wilayah.

"Kami berharap Kementerian Keuangan segera mencairkan dana tunda salur sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, termasuk penataan kawasan kumuh di berbagai wilayah Kota Samarinda," pungkasnya. (adv/daf)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink